alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Dewan NTB : Jangan “Hura-hura” Pakai Dana Korona

MATARAM-Kesan kuasa penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) gunakan dana bencana Pandemi Covid-19, tidak berarti bisa lepas pula pengawasan DPRD. “Saat sisa anggaran dikembalikan ke pos masing-masing, di situ kita awasi pelaporannya, oh nggak bisa lari dia (anggaran itu)” kata Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi, Senin (8/6).

Pemprov tidak bisa ugal-ugalan dalam menggunakan anggaran. Sekalipun berdalih untuk penanganan bencana.

Semua anggaran yang digunakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan DPRD. “Di situ DPR pasti awasi ketat,” tegasnya.

Hasil refocusing anggaran penanganan APBD memang mencapai Rp 926 miliar. Tetapi bukan berarti pasti disedot semua. Penyiapan anggaran yang nyaris menyentuh Rp 1 triliun itu hanya untuk antisipasi bila pandemi mengamuk di luar prediksi.

Politisi Gerindra itu optimis dari total refocusing mencapai Rp 926 miliar, dana yang akan kembali pada negara masih memadai. “Bisa untuk melanjutkan program (pembangunan yang tertunda karena Korona)” terangnya.

Sisa anggaran yang diambil dari APBD murni 2020, harus dikembalikan lagi ke APBD Perubahan (APBDP) 2020. “Dikembalikan ke pos masing-masing misal yang tadi diambil dari PU, Perkim dan dinas-dinas lain akan dikembalikan,” ulasnya.

Proses pencairan anggaran untuk tangani pandemi pun tidak gampang. Harus dilengkapi persyaratan memadai sebelum diberikan pada pihak penyedia layanan.

Contohnya anggaran penyediaan item JPS Gemilang tahap I sampai saat ini belum bisa dicairkan pada rekanan. “JPS Gemilang  yang tahap I belum dibayarkan karena ada beberapa prasyarat yang belum dipenuhi oleh penyelenggara,” ungkapnya.

Mori optimis percepatan pembangunan dapat ditingkatkan di APBDP 2020. Hal ini setelah melihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD murni 2020 dan potensi sisa anggaran penanganan pandemi. “Kita ada SILPA sekitar Rp 95 miliar,” terangnya.

Sekalipun Mori tak menampik ada devisit anggaran mencapai Rp 412 miliar, akibat perlambatan ekonomi. “Ya orang beli motor kan berkurang, pendapatan dari pajak motor, beli bensin, semua itu berakibat pada pendapatan daerah,” ulasnya.

Tetapi secara umum kondisi pajak daerah masih dalam kondisi bagus. “Tetapi dari sisi (pendapatan sektor) retrebusi kita memang belum tercapai,” ulasnya.

Sampai dengan kemarin, Pemprov bersama DPRD baru sampai membahas pendapatan di APBD 2020. Belum membahas anggaran untuk APBDP 2020.

Mori berharap pandemi segera berlalu sehingga program pembangunan daerah bisa kembali pulih. “Doain, saja semoga covid ini segera berlalu,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda NTB HL Gita Aryadi masih enggan memberi kometar terkait persiapan anggaran APBDP 2020. “Belum, setelah paripurna ini (bahas laporan pertanggungjawaban APBD 2019) baru dibahas,” katanya pendek. (zad)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks