alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Soal Adendum Kontrak GTI, Ini Sikap Fraksi Gerindra NTB

MATARAM-Fraksi partai Gerindra NTB menggelar rapat internal ke-3 terkait polemik kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI). “Iya ada tadi (kemarin rapatnya),” kata anggota Fraksi Gerindra NTB yang juga Ketua DPD Gerindra NTB H Ridwan Hidayat, Rabu (9/6/2021).

Rapat itu digelar secara tertutup dan menghadirkan semua anggota fraksi untuk didengar pendapatnya terkait penggunaan Hak Kedewanan, untuk memaksa Gubernur menyampaikan jawaban terbuka alasan di balik rencana adendum kontrak PT GTI untuk mengelola 65 Hektare (Ha) aset Pemprov NTB di Gili Trawangan. Lalu apa hasilnya?

“Masih ada tahapan (sebelum final penggunaan Hak Kedewanan), untuk lebih lengkapnya di Ketua Fraksi, DPD belakangan,” imbuhnya sembari tersenyum.

Fraksi Gerindra tampak ingin memberi peringatan terakhir atau Ultimatum pada Pemprov sebelum total mendorong penggunaan hak Kedewanan antara Hak Interpelasi; Hak Angket; atau hak Menyatakan Pendapat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Nauvar Furqani Farinduan mengungkapkan ada beberapa poin yang disepakati dalam rapat fraksi, sebelum Gerindra mengambil langkah politik berikutnya.

“Secara umum kami tetap berpegang teguh terhadap hasil Rekomendasi DPRD yaitu untuk tidak melanjutkan kontrak dengan PT GTI,” kata Farin.

Fraksi Gerindra kemudian menanggapi press conference Gubernur NTB H Zulkieflimansyah yang menyampaikan rencana akan melakukan adendum.

Rencana itu kemudian disikapi Fraksi Gerindra dengan empat poin catatan sekaligus peringatan pada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kontrak PT GTI.

Pertama, harus memenuhi asas Keterbukaan dan Keadilan, yaitu keputusan yang diambil, untuk perubahan, adendum atau apapun namanya terhadap kontrak tersebut, harus dapat terepresentasi dengan jelas terbuka, proporsional, dan profesional dengan mengedepankan kepentingan daerah, masyarakat dan juga pelaku usaha lokal dalam postur rumusan administratif ke depannya,” ungkapnya.

Kedua, keputusan yang diambil pemerintah harus memenuhi kepastian hukum. “Yaitu dalam proses konsolidasi terhadap penataan administratif harus melibatkan peran serta aktif DPRD secara teknis, bersama sama dengan Pemprov dan juga Forkopimda lainnya,” tekannya.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksaan strategis ke depannya terdapat pemahaman yang sama antar lembaga dalam menjaga kepentingan Daerah.

“Yang di dalamnya terdapat banyak unsur baik Pemerintah, Aparat, Masyarakat, dan juga Para Pelaku Usaha,” ulasnya.

Poin yang Ketiga dari hasil rapat fraksi Gerindra meminta Pemprov NTB serius menindaklanjuti situasi dan kondisi sebagai akibat rencana Gubernur yang akan melakukan adendum kontrak PT GTI. Di mana masyarakat terutama pengusaha lokal mulai resah sebagai dampak dari upaya pemprov disebut hendak memuluskan adendum PT GTI.

“Terlebih masyarakat di bawah sudah sangat resah dengan opini-opini yang berkembang tanpa kejelasan,” ulasnya.

Opini atau isu yang dimaksud diantaranya beredar kabar akan ada penggusuran pengusaha lokal hingga diseret ke persoalan hukum.

Keempat, apabila hal-hal tersebut tetap dibiarkan menggantung dan tidak segera terespons dengan cepat oleh Pemprov maka secara kelembagaan Fraksi Gerindra akan berjuang bersama Masyarakat dalam menjaga hak-hak kemasyarakatan dan juga kepentingan Daerah,” pungkasnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks