alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Zona Merah “Haram” Kampanye Akbar Pilkada di Mataram

MATARAM-Kesemarakan Kampanye Pilkada 2020 di NTB berpotensi akan berlangsung tidak merata. Pasalnya, ketentuan dalam rapat umum atau kampanye akbar terbuka akan disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 atau berdasarkan zonasi.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, kampanye terbuka, akan ada zonasi. Di mana perlakuan untuk daerah zona hijau berbeda dengan zona lainnya. Soalnya, untuk tahapan kampanye, khususnya kampanye terbuka melibatkan masa yang besar.

“Zonasi itu dimaksudkan untuk kegiatan kampanye. Kampanye yang di zona merah dilarang,” ujarnya dalam diskusi tahapab Pilkada 2020, Jumat (10/7).

Hal itu, sebagaimana tertuang pada Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Dalam Pasal 64 ayat 1 disebutkan, rapat umum terbuka digelar secara virtual. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan, dalam hal tidak digelar virtual, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah wilayah setempat bebas dari persebaran virus COVID-19. Itu pun dengan protokol yang ketat seperti berjarak 1 meter antar peserta dan kapasitas dibatasi 50 persen.

Kepastian daerah bebas dari persebaran Covid-19 sendiri, lanjut Arief, harus dikeluarkan oleh Gugus Tugas. Untuk itu, dalam Pasal 64 ayat 3 disebutkan, KPU daerah harus berkoordinasi dengan gugus tugas dalam menentukan pelaksaan kampanye terbuka.

“Karena KPU gak bisa menilai daerah tersebut masuk kategori mana,” tuturnya.

Di luar tahapan kampanye, Arief memastikan semua tahapan akan melalui protokol kesehatan yang sama. Yakni penggunaan masker, jaga jarak aman, dan cuci tangan/hand sanitizer hingga sterilisasi.

Kalaupun ada perbedaan lagi, hanya terjadi di wilayah yang memiliki pemilih dalam kondisi isolasi. Nantinya, akan disediakan APD khusus bagi petugas pemungutan suara. “Maka penyelenggara akan mendatangi dengan persyaratan yang komplit, yang baju hazmat itu, ada yang bilang kayak baju astronaut, lengkap,” ungkapnya.

Kota Mataram sendiri saat ini merupakan satu-satunya daerah di NTB yang menggelar pilkada serentah 2020 dan masih menyandang status zona merah Covid-19. Daerah lain yang menggelar pilkada statusnya sudah zona kuning. Seperti Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima. Satu daerah dengan status hijau di NTB yakni Kota Bima. Namun, kota ini tidak menggelar pilkada tahun ini. Sebab sudah digelar pada 2018 lalu.

Daerah zona kuning seperti Lombok Utara, Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kabupaten Bima, berpotensi menjadi zona hijau dan bisa menggelar kampanye akbar. Mengingat kasus warga yang positif terinfeksi Covid-19 di daerah ini relatif rendah.

Lombok Utara misalnya, hingga kemarin hanya ada satu pasien positif yang masih dirawat. Tersisa enam orang pasien dalam pengawasan dan 6 orang dalam pemantauan. Sementara di Sumbawa Barat, hanya ada dua pasien positif yang masih dirawat. Sementara tersisa satu orang pasien dalam pengawasan dan tidak ada orang dalam pemantauan. Di Kabupaten Sumbawa, masih ada lima pasien yang dirawat, dan tersisa tujuh orang pasien dalam pengaasan dan dua orang dalam pemantauan.

Sementara di Dompu, tidak ada pasien positif yang dirawat. Tidak ada pula pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan. Sedangkan di Kabupaten Bima, masih ada tiga pasien positif yang sedang dirawat dan tersisa satu orang pasien dalam pengawasan dan dua orang dalam pemantauan.

Berbeda halnya dengan Kota Mataram. Khusus Kota Mataram, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah. Kemarin misalnya, dari total 40 kasus positif Covid-19 baru di NTB, sebanyak 24 orang di antaranya adalah warga Kota Mataram. Secara keseluruhan, di Kota Mataram hingga kemarin, masih ada 252 pasien positif yang masih dirawat, 376 orang telah sembuh, dan 45 orang meninggal.

Untuk pasien dalam pengawasan Kota Mataram juga memiliki angka yang tinggi. Yakni ada 188 orang. Sementara jumlah orang dalam pemantauan 18 orang.

Birokrasi Pilkada Bertambah

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Andalas Charles Simabura mengatakan, sistem kampanye yang baru membuat birokrasi Pilkada bertambah. Sebab, ada lembaga seperti gugus tugas yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan.

Dia mengingatkan, standar yang digunakan gugus tugas dalam memberi lampu hijau kampanye terbuka harus sama. Sehingga tidak terjadi politisasi dalam pemberian izin. “Biar tidak ada perlakuan yang berbeda,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, mumpung jarak ke pelaksaan kampanye masih cukup panjang, penyelenggara perlu memperbanyak simulasi. Hal itu untuk melihat apa saja kendala teknis yang mungkin terjadi.

“Perlu juga belajar dari berbagai negara,” ujarnya. Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada sejumlah negara yang telah menggelar Pemilu di masa pandemi. Dan model-model kampanye yang baik bisa diadopsi.

Gerakan Bagi Masker

Sementara itu, secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri mendorong gerakan penggunaan masker. Saat ini, penggunaan masker belum banyak ditaati semua masyakat. Padahal, masker dipercaya dapat menekan penyebaran Covid-19 yang grafiknya terus meningkat. Apalagi, aktivitas dan interaksi di masa new normal mengalami peningkatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) terlibat aktif mendorong gerakan penggunaan masker. Bila perlu, penggunaan masker bisa di wajibkan dalam produk hukum. Salah satu intrumen yang bisa dimanfaatkan Pemda adalah mengaturnya melalui Peraturan Daerah (Perda).

Saat ini sendiri, lanjut dia, sudah ada sebagian daerah yang mengaturnya melalui perda. “Bahkan ada daerah yang membuat Perda dengan sanksi,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Jayapura, kemarin (10/7).

Salah satu pemda yang menjalankannya adalah Kabupaten Banyumas. Meski demikian, dia meminta agar sanksinya tidak berupa sanksi kurungan atau penjara. “Jangan sanksi pidana kurungan, kalau denda boleh, denda sosial,” imbuhnya.

Namun, mantan Kapolri itu mengingatkan agar kewajiban itu tidak hanya dengan disosialisasikan semata. Tapi Pemda perlu juga memberikan solusinya. Sebab, harus diakuinya, tidak semua masyarakat mampu membeli masker. Terlebih masyaraat yang ekonomi bawah.

Untuk itu, Mendagri juga mendorong agar pemda menggagas gerakan bagi-bagi masker. Dia lantas mencontohkan gerakan pembagian satu juta masker yang dilakukan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Kemarin saya ke Gowa, bupatinya itu betul-betul serius sekali. Beliau buat gerakan sejuta masker,” tuturnya.

Dia berharap, gerakan serupa bisa dilakukan para kepala daerah lainnya. Jika 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi melakukan hal yang sama, dia meyakini penggunaan masker akan semakin massif dan bisa menekan penyebaran.

Bila ada yang menginisiasi gerakan itu, Mendagri siap memberikan apresiasi. Dirinya bakal datang untuk me-launching gerakan itu. Sejauh ini, baru Kabupaten Gowa yang dihadiri Mendagri. (kus/JPG/r6)

Penyesuaian Kampanye Pilkada

KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

Peserta yang hadir wajib memperhatikan kapasitas ruangan dan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye.

DEBAT PUBLIK

Tidak boleh menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung.

ALAT PERAGA KAMPANYE

Jumlah yang dibuat Pasangan Calon paling banyak 200 persen dari yang dicetak KPU.

KAMPANYE TERBUKA

  • Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang terbuka dengan jaga jarak paling kurang 1 meter.
  • Tidak boleh digelar di zona merah. Hanya di zona hijau.
  • Kampanye terbuka harus berkoordinasi dan persetujuan Gugus Tugas setempat.

Keterangan:

Semua jenis kampanye wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19

Sumber: PKPU 6/2020

Covid-19 di Daerah Pilkada NTB

MATARAM

Zona merah. 252 pasien positif masih dirawat, 376 sembuh, 45 meninggal, 188 orang PDP, dan 18 ODP.

LOMBOK UTARA

Zona Kuning. 1 pasien positif masih dirawat, 45 sembuh, 1 meninggal, 6 orang PDP, dan 6 ODP.

SUMBAWA BARAT

Zona Kuning. 2 pasien positif masih dirawat, 11 sembuh, 1 meninggal, 1 PDP, dan tidak ada ODP.

SUMBAWA

Zona Kuning. 5 pasien positif masih dirawat, 39 sembuh, 1 meninggal, 7 PDP, dan 2 ODP.

DOMPU

Zona kuning. Tidak ada pasien positif yang dirawat. 43 sembuh, 1 meninggal. Tidak ada PDP dan ODP.

BIMA

Zona kuning. 3 pasien positif masih dirawat. 25 sembuh, tidak ada yang meninggal. 1 PDP, dan 2 ODP.

Sumber: Gugus Tugas Covid-19

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks