alexametrics
Rabu, 2 Desember 2020
Rabu, 2 Desember 2020

Waspada Mobilisasi ASN di Pilkada NTB 2020

MATARAM-Petahana berpotensi makin masif memobilisasi ASN di pilkada serentak. Larangan yang ada bisa berakhir sebagai aturan di atas kertas belaka.

Hal ini karena aturan yang ada masih terdapat banyak celah. Sehingga petahana dengan leluasa dapat mengakalinya. “Rupanya semakin sering petahan ini tampil semakin lihai mengakali aturan,” kata pengamat politik UIN Mataram Agus.

Sebagai contoh pelibatan ASN seperti kasus empat jari ASN di Lombok Tengah. Lalu yang terbaru JPS tahap III di Kabupaten Lombok Utara (KLU) berisi stiker petahana.

Belum lagi potensi adanya kasus yang tidak terungkap. “ASN itu akhirnya menjadi mesin politik petahana,” ulasnya.

Secara norma aturan ASN dilarang berpolitik. Tetapi fakta di lapangan ASN kerap ditemui bergerak untuk kepentingan calon tertentu.

Agus mengatakan potensi pemanfaatan ASN hanya dapat dibendung dengan peran serta masyarakat. “Cuma sekarang ada tidak internal ASN yang berani melapor kalau ada petahana yang mulai memanfaatkan mereka?” katanya.

Kebanyakan para ASN tidak mau peduli. Bahkan ada yang takut karir merosot hanya karena pilihan politik berbeda dengan petahana. “Andai mereka berani bersuara, tentu penyelenggara dapat memberikan tindakan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DKPP RI Dr Alfitra Salam menyebut banyak cara ditempuh petahana merayu ASN bergerak untuknya. “Misal kepala dinas akan diangkat sebagai sekda, atau yang tadinya kepala dinas lahan kering akan dimutasi ke kepala dinas lahan basah,” katanya mecontohkan.

Upaya petahana memobilisasi ASN harus diwaspadai. Bila tidak ASN netral hanya berakhir sebagai pepesan kosong belaka. “Peran kita semua ikut mengawasi agar demokrasi sehat terbangun,” harapnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pegadaian Catat Kinerja Positif Meski Pandemi

”Ini dari jumlah total pembiayaan kedua program kami, yakni gadai dan non gadai,” ujar M Arif Fanany, kepala Departemen Mikro PT Pegadaian Persero Area Ampenan, Selasa (1/12/2020).

STIE AMM Disegel, Pihak Terkait Diingatkan Jangan Korbankan Mahasiswa

”Secara psikologis kan trauma itu (mahasiswa, Red),” kata Pengamat Pendidikan Prof H Mahyuni, saat dikonfirmasi Lombok Post, Selasa (1/12/2020).

Dikbud NTB Semprot Kepala Sekolah, Tak Libatkan KTU Susun RKAS

”Kelihatan ini pada saat kita evakin (evaluasi kinerja, Red),” jelasnya, saat pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMA tahap III untuk Pulau Sumbawa, di Senggigi, Senin malam (30/11/2020).

HARUM Jadikan RTH sebagai Pengendali Banjir

Sebagai sebuah wilayah yang berada di hilir sungai Mataram kerap mendapatkan air kiriman dari hulu ketika musim penghujan tiba. Ditambah dengan hujan di Mataram, kiriman air dalam jumlah besar mengakibatkan terjadinya genangan dan banjir.

Menolak Miskin, Pusparini, Tukang Sapu Jalan yang Memilih Keluar dari PKH

Banyak orang kaya bermental miskin. Namun ada juga masyarakat kurang mampu tapi bermental kaya. Pusaparini, warga Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur salah satunya.

Pemkot Mataram Berencana Gaji 1800 Ketua RT

Rancangan APBD tahun anggaran 2021 telah ditetapkan oleh DPRD Kota Mataram dan eksekutif, kemarin (30/11). Dalam APBD tahun 2021 ini, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di akhir masa jabatannya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.
Enable Notifications    OK No thanks