alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Adu Lobi Demi Kursi Pimpinan Dewan DPRD NTB

MATARAM-Kursi pimpinan dewan menjadi milik empat partai politik. Partai Golkar masih menguasai kursi ketua. Sedangkan Partai Gerindra, PPP, dan PKS mengisi kursi wakil ketua.

Partai Demokrat, harus rela kehilangan kursi. Setelah PPP menyodok masuk ke dalam formasi pimpinan dewan. Bahkan partai kabah ini, sukses menjadi partai terbesar nomor tiga di NTB.

Keempat partai, sama-sama memiliki mekanisme dalam menentukan wakilnya. Seiring itu, mencuat nama-nama figur kuat diprediksi menjadi jadi formasi pimpinan.

Di Partai Golkar ada dua nama yang belakangan muncul. Hj Isive Rupaeda dan H Misbach Mulyadi. Dua nama ini telah menyatakan kesiapan duduk di kursi ketua. Bila partai kelak memandatkan salah satu diantara mereka duduk sebagai ketua.

“Kalau partai mengamanatkan tentu harus siap,” kata Isvie.

Di sisi lain, Misbach pun tak kurang menunjukan kesiapannya. Politisi senior ini bermanuver memperlihatkan kedekatannya dengan partai-partai yang tergabung dalam Tim Kampanye Jokowi-Makruf.

Kedekatan ini, membuka kans Misbach bisa saja terpilih menjadi ketua demi kepentingan keberlanjutan program pemerintah pusat. Di bawah kepemimpinan Jokowi-Makruf.

“Program pemerintah pusat tentu harus dikawal agar maksimal sampai di daerah,” kata Misbach di kesempatan berbeda.

Berikutnya, Partai Gerindra. Saat ini partai dengan lambang kepala garuda ini menempatkan Lalu Wirajaya sebagai wakil ketua. Duduknya Wirajaya, setelah wakil ketua sebelumnya Mori Hanafi di PAW. Menyusul keikutsertaanya dalam Pilgub 2018 lalu.

“Kita siap ditempatkan di mana saja, mudah-mudahan yang terbaik jadi pimpinan dewan dari Gerindra,” kata Mori santai, ditanya peluang dirinya jadi wakil ketua di DPRD NTB.

Sekalipun Mori punya kans sebagai wakil ketua. Mengulang lagi jabatan yang pernah ia tinggalkan. Tapi kali ini, jalan itu tak mudah lagi. Ketua DPD Partai Gerindra NTB H Ridwan Hidayat salah satu caleg yang lolos ke parlemen Udayana.

Jika melihat dari karir, Mori lebih kaya pengalaman. Tapi itu belum cukup jadi legitimasi kursi wakil ketua diisi Mori. Bagaimanapun, Ridwan merupakan pimpinan tertinggi di partai Gerindra NTB. Kakak dari Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh itu, lebih diunggulkan jadi wakil ketua DPRD dibanding Mori.

“Nanti kita lihat seperti apa perintah DPP,” kata Ridwan pendek.

PPP berpeluang besar mendorong H Muzihir duduk di kursi wakil ketua DPRD NTB. Kode Muzihir menduduki wakil ketua, sudah disinyalkan ketua DPW PPP NTB Hj Warti’ah. Anggota DPR RI terpilih itu pernah mengatakan salah satu syarat duduk wakil ketua harus memiliki suara terbanyak.

“Salah satunya suara terbanyak jadi pertimbangan, tapi bukan syarat satu-satunya,” kata Warti’ah.

Muzihir meraih 19.526 suara di dapil I NTB. Sedangkan Muhammad Ruslan 18.714 suara di dapil II Lobar-KLU. Sementara di jabatan kepartaian Muzihir sarat pengalaman. Dari bendahara, sekretaris, dan sekarang wakil ketua.

Muzihir juga tebilang sukses. Membawa PPP menjadi tiga partai besar di NTB pada pemilu 2019 kemarin melalui perannya sebagai Ketua Bappilu PPP NTB.

“Saya punya komunikasi yang baik dengan semua partai,” kata Muzihir melengkapi keunggulannya dengan calon lain.

Berikutnya PKS. Jika melihat ketokohan saat ini sosok H Abdul Hadi paling berpeluang kembali ditunjuk sebagai wakil ketua. Hadi juga menduduki posisi ketua DPW PKS NTB.

Tidak hanya itu, Hadi meraih dukungan terbanyak dibanding caleg lain. Ia merih 21.312 suara di dapil 3 NTB. Di bawah Hadi ada TGH Satriawan dengan 15.019 di dapil 2 NTB. Sedangkan di posisi ketiga ada nama Yek Agil dengan 14.266 di dapil 7 NTB.

Pola komunikasi baik internal atau eksternal partai, Hadi masih mumpuni. Ukurannya paling tidak saat ia pada tahun 2014 lalu, terpilih jadi wakil ketua DPRD NTB dari PKS.

“Nanti mekanismenya ada dua nama yang direkomendasikan ke pusat,” kata Hadi.

Hanya saja dua nama ini disebutnya masih belum dibahas. Ia hanya menegaskan banyak kader potensial PKS. Berpeluang jadi wakil ketua di DPRD NTB.

“Tidak harus apakah ia ketua DPW atau punya pengalaman, tidak otomatis, semua berpeluang,” kilah Hadi saat ditanya tentang peluang dirinya terpilih lagi.

Ia hanya menekankan syarat utama jadi ketua punya pola komunikasi yang baik. Antara sesama anggota partai, di DPRD NTB, hingga dengan eksekutif. Tidak ada batasan senioritas juga di partainya.

“Sekalipun banyak terlihat wajah baru, tapi mereka ada yang pernah jadi pimpinan di kabupaten/kota,” terangnya.

Lagipula lanjut Hadi, pada 2020 akan ada Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS NTB. Peluang tampuk pimpinan PKS berganti terbuka lebar. Sehingga seharusnya tidak jadi jaminan ketua PKS saat ini, pasti duduk di kursi wakil ketua DPRD.

“Nanti kan ketua yang baru bisa terpilih,” ujarnya sembari tersenyum. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks