MATARAM-Pro-kontra pembangunan kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) kian menghangat.
Pihak yang menolak atau kontra memandang pembangunan kantor Bupati tidak tepat waktunya. Mengingat saat ini kondisi fiskal KLU mengalami kontraksi serius.
Sementara pihak yang setuju atau pro menilai kapan lagi KLU akan memiliki bangunan ikon pemerintahan, kalau tidak dimulai saat ini.
“Selama 13 tahun KLU menjadi daerah otonomi belum ada bangunan yang menjadi wajah dari ibu kota,” kata Politisi KLU Raden Nuna Abriadi yang setuju dengan rencana pembangunan, kemarin (11/1).
Drama pro-kontra pembangunan kantor Bupati, diiringi juga dengan pemecatan sekitar 200 tenaga kontrak. Rumor beredar bila pemecatan itu dalam rangka mengefisiensi anggaran untuk memuluskan upaya pembangunan kantor Bupati.
Walau pada akhirnya rumor itu dibantah oleh Pemda KLU.
“Saya kira semuanya menjadi penting ya (membangun kantor dan menyelamatkan nasib 200 tenaga kontrak),” imbuhnya.
Di satu sisi pembangunan kantor Bupati bukan sekadar program dadakan. Tetapi telah menjadi visi-misi pasangan Djohan Sjamsu-Danny Carter Febrianto (JODA) saat maju dalam Pilkada Serentak 2020 kemarin.
“Dan itu memang masuk dalam visi-misi, untuk memulai pembangunan secara bertahap,” ungkapnya.
Namun, Anggota DPRD NTB itu juga memahami alasan yang menolak pembangunan.
“Kita dihadapkan pada sebuah kenyataan Pandemi mengakibatkan kontraksi APBD KLU sangat tertekan,” jelasnya.
Sekadar diketahui Pemkab KLU merencanakan pembiayaan pembangunan kantor Bupati dari dua sumber: Dana Transfer Umum (DTU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Total biaya yang dibutuhkan di tahap I pembangunan kantor Bupati sebesar Rp 45 miliar. Biaya itu akan danai dari DTU sebesar Rp 25 miliar dan PAD Rp 20 miliar.
Sebagai gambaran KLU memiliki total DTU Rp 59 miliar dan PAD Rp 166 miliar (berdasarkan target 2022).
Besarnya nilai “saweran’ dibanding postur DTU dan PAD dikhawatirkan akan mengganggu program pembangunan yang telah direncanakan.
“Tetapi mungkin pihak pemerintah telah memiliki hitungan dan kalkulasi yang matang untuk program itu,” ulasnya.
Nuna meyakini, narasi Pemkab KLU mengorbankan tenaga kontrak hanya untuk pembangunan kantor Bupati tidak benar.
“Mungkin itu sesuatu yang berbeda dan saya yakin Pemkab KLU sangat dilematis, kalau harus dihadapkan pada persoalan kemanusiaan,” urainya.
Sebab pemutusan tenaga kontrak itu hanya akan berakibat menambah persoalan di KLU. Terutama menambah angka pengangguran yang pada akhirnya tetap akan menjadi beban bagi daerah.
“Ini kan situasinya tidak memungkinkan, belanja tenaga kontrak (di saat ekonomi daerah lemah) saya pikir itu tidak arif,” ulasnya.
Nuna lantas memberi saran pada Pemkab KLU. Membuka diri pada skema pembiayaan pihak ketiga.
“Ini saran saya, kalau saya melihat beberapa daerah seperti Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, bahkan NTB mengambil kebijakan dengan pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan pihak ketiga,” katanya.
Model ini dalam kacamatanya relatif bijak, di tengah situasi ekonomi akibat dampak domino Pandemi Covid-19.
“(Kalau Pemkab KLU menempuh langkah skema pembiayaan pihak ketiga) saya pikir bijak, entah itu dengan model pinjaman, pembiayaan multy years, ataupun skema lain yang tidak membebani APBD,” ujarnya.
Dengan memanfaatkan program pihak ketiga, Nuna melihat ada peluang pembangunan kantor Bupati berjalan lancar dan 200 tenaga kontrak juga bisa tetap diselamatkan untuk bekerja.
“Saya pikir itu bukan sesuatu yang naif,” tekannya.
Keterbukaan pada skema pembiayaan pihak ketiga, juga berpeluang menyehatkan APBD. Tidak hanya memastikan tenaga kontrak terselamatkan dan pembangunan kantor Bupati berjalan.
“Skema pembiayaan pihak ketiga itu silakan dipikirkan dan dipertimbangkan matang (antara eksekutif dan legislatif), mau pakai program yang mana, kan skemanya banyak disiapkan oleh pemerintah pusat,” sarannya. (zad/r2 )
