alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Mendagri Siapkan Sanksi Bagi Paslon Pelanggar Protokol Covid 19

MATARAM-Kerumunan massa Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) masih menjadi perhatian serius. Apalagi menjelang tahapan kampanye Calon Kepala Daerah (Cakada).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melihat ada dua faktor yang membuat Bapaslon enggan patuhi protokol kesehatan. “Ingin menunjukkan kekuatan atau belum tersosialisasi,” kata Tito, kamis (10/9).

Hal itu disampaikan Tito saat telekonferensi pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020 secara virtual. “Jadi kemungkinan kontestan, partai politik sudah tahu aturan, tetapi sengaja mau show of force,” sindirnya.

Kesan ingin unjuk kekuatan ini, tidak disadari para Bapaslon mengancam kesehatan masyarakat. Mereka nekat langgar aturan pandemi yang diatur PKPU. “Kedua kemungkinan ada kontestan  yang sosialisasinya belum sampai,” ulasnya.

Sehingga tindak-tanduk mereka masih menggunakan metode kampanye lama. “
Berfikir cara lama,” cetusnya.

Padahal semua itu sudah sangat terang disampaikan dalam PKPU yang memuat protokol Pandemi Covid-19. “Mulai pendaftaran, kampanye pemungutan, penghitungan suara dan lainnya,” ulasnya.

Semuanya sebenarnya sudah dalam desain. “Sudah antisipatif pencegahan Covid-19,” tegas Tito.

Terkait pelanggaran demi pelanggaran yang masih terjadi, Kemendagri telah menyiapkan sederet sanksi. Mulai dari kepala daerah yang tampil, lalu tidak mengindahkan protokol pandemi. “Sudah 53 kepala daerah petahana kami beri teguran karena menimbulkan kerumunan sosial,” ulasnya.

Sementara bagi kontestan dari kalangan ASN, Bawaslu telah memberikan sanksi bekerja sama dengan KASN. “Teguran perlu diberikan agar mereka tahu apa yang dilakukan bermasalah,” tegasnya.

Dalam konsep hukum kata Tito, tidak mengenal istilah tidak tahu hukum. “Tahu atau tidak tahu tetap kena azas semua orang dianggap tahu,” tegasnya.

Sanksi lainnya pun disiapkan bila para Bapaslon tetap ngeyel kumpulkan kerumunan warga. Nantinya setiap Bapaslon yang tiga kali ditegur, tetapi tetap melanggar protokol, maka bila terpilih terancam pelantikannya ditunda.

Presiden kata Tito dapat memerintahkan Mendagri menunda pelantikan selama enam bulan. “Akan disekolahkan dalam jaringan IPDN guna menjadi kepala daerah yang baik, sanksi itu teruang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu NTB Suhardi, mengatakan Bawaslu konsisten untuk mengawasi netralitas ASN. “Setiap ada temuan atau laporan ASN berpolitik kita langsung proses,” katanya.

Setiap pelanggaran harus kena sanksi. Hal ini untuk menjamin dan membangun kepercayaan publik, setiap penyalahgunaan jabatan dan wewenang, tidak dibiarkan begitu saja. “Kami pastikan semua diproses,” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Selain Pro-KES, MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

Berhasil menarik simpatik masyarakat dengan program Kartu Pro-KES, pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) kembali menawarkan program menarik. Pasangan ini memawarkan program Mataram MUDAH yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram.

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks