alexametrics
Minggu, 19 September 2021
Minggu, 19 September 2021

Demokrat Waspadai Putar Balik Fakta Hukum di Pengadilan TUN

 

JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menegaskan masih adanya upaya untuk merampas Demokrat.

”Paska keputusan Kemenkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi masih berupaya menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY saat puncak acara peringatan dua dekade Partai Demokrat, (9/9).

Meski Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat, Ia meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi tetap waspada. AHY juga menegaskan bahwa yang Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi.

Setelah gagal mendapatkan pengesahan menkumham RI, gerombolan yang ingin merampas partai belum juga menyerah. Mereka kembali menyerang dengan mendaftarkan dua gugatan sekaligus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, akhir Junilalu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya terus mewaspadai putar balik fakta hukum pada dua gugatan tersebut. ”Para begal politik masih belum puas setelah gagal membuktikan kelengkapan persyaratan termasuk keabsahan peserta kongres abal-abal yang diselenggarakan enam bulan yang lalu,” kritiknya.

Herzaky menjelaskan, dua gugatan yang dimasukkan diperkirakan akan diputuskan Oktober 2021 ini. ”Pertama, perkara nomor 150, penggugatnya M dan JAM (inisial). Mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB abal-abal Deli Serdang,” ucapnya.

Mereka juga meminta agar majelis hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut. ”Ini upaya begal politik yang melecehkan hukum dan demokrasi,” jelas Herzaky.

Yang kedua perkara nomor 154, di sini ada tiga mantan kader yang terafiliasi dengan KLB abal-abal. Mereka menuntut majelis hakim Pengadilan TUN agar membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu. ”Artinya, kalau digugat, ya sudah kedaluarsa. Kalau pun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam Hukum di Negara kita,” tegasnya.

Meskipun demikian, Herzaky menyatakan keyakinannya bahwa Pengadilan TUN Jakarta akan menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Semua demi terjaganya demokrasi di negeri ini. ”Dikomandoi Hamdan Zoelva, mantan ketua MK, tim hukum kami telah menyiapkan ratusan bukti tertulis, saksi fakta, dan saksi ahli untuk agenda persidangan 16 dan 23 September ini,” tutupnya.

Adapun Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani Perkara 150/G/2021/PTUN-JKT adalah Enrico Simanjuntak, Budiamin Rodding, dan Sudarsono. Untuk Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT adalah Bambang Soebiyantori, Mohamad Syauqie dan Elfiany. (yuk/r9/*)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks