alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Musda Golkar NTB, Adu “Sakti” Tim Lobi, Ahyar, Sari atau Suhaili?

MATARAM-Perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar NTB tengah berlangsung. Sekalipun Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB belum digelar. Para figur tengah adu kemampuan dalam lobi-lobi: Setidaknya tida nama  ramai dimunculkan ikut berkontestasi.  Anggota DPR RI Sari Yulianti, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh   dan Bupati Loteng HM Suhaili FT.

Sari sejak awal disebut intens melakukan penetrasi melalui DPP. Sementara di daerah gerakan merebut dukungan antara Suhaili dan Ahyar cukup terasa. Terlebih sejumlah kalangan mulai menjagokan Ahyar sebagai figur yang diunggulkan menyusul pertemuannya dengan sejumlah petinggi DPP Golkar baru baru ini.

Namun hal itu tak lantas membuat Ahyar mulus melenggang. Hal ini setidaknya karena dua hal. Pertama munculnya surat dukungan untuk Suhaili dari delapan DPD kabupaten minus Kota Mataram dan Kota Bima. Ada juga dukungan dari organisasi sayap.

Alasan kedua  kabar adanya aturan internal Golkar menyebut Ketua Partai Golkar NTB tidak boleh memiliki kerabat atau keluarga dekat yang memimpin partai lain di wilayah yang sama. Pada konteks Ahyar memiliki saudara yakni Ketua Gerindra NTB  Ridwan Hidayat disebut berpotensi sebagai ganjalan.

Namun aturan ini tidak tertulis secara baku dalam aturan pemilihan ketua DPD provinsi. “Memang diupayakan tapi tidak mutlak menghalangi di daerah lain ada yang seperti itu (keluarganya duduk sebagai ketua di partai lain)” tutur salah seorang sumber di internal Golkar.

Dua hal inilah yang masih mengganjal langkah Ahyar mendekati kursi ketua. Namun sumber ini menyebut Ahyar tetap berpeluang karena Wali Kota Mataram itu diinginkan oleh sejumlah petinggi DPP. “Kita lihat apakah kemauan DPP atau mayoritas DPD yang diikuti,” ujarnya.

Ahyar dan Suhali dua politisi Golkar yang bisa disebut rival. Pertarungan politik keduanya terlihat pertama kali di Pilgub 2018 kemarin. Kini keduanya kembali bertarung berebut kursi ketua DPD Partai Golkar NTB.

Pengamat Politik dari UIN Mataram Ihsan Hamid meliat pertarungan Ahyar dan Suhaili sangat menarik. Di atas kertas surat rekomendasi dari DPD kabupaten menggambarkan secara administrasi, Bupati Loteng itu berpeluang terpilih kembali. “Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa surat dukungan itu lepas dari tekanan politik?” gelitiknya.

Semua dinilai masih mungkin berubah. Toh, surat itu tidak menggambarkan secara utuh isi hati dan pikiran ketua DPD dan organiasi sayap yang meneribitkan rekomendasi. “Kondisi politik internal golkar NTB masih sangat dinamis,” prediksinya.

Tarik ulur kepentingan berpeluang terjadi. Apalagi bila dikaitkan dengan Pilkada Serentak 2020. Suhaili sampai saat ini belum memberi kepastian politik di Pilkada 2020.

Sehingga dukungan yang muncul belum mencerminkan terakomodirnya kepentingan politik setiap daerah. “Saya kok melihat akan ada kejutan nanti,” ungkapnya.

Lebih-lebih Ahyar kini berposisi sebagai representasi keinginan politik DPP. Berkaca dari Musda di provinsi lain Ketua DPD provinsi yang terpilih merupakan orang-orang pilihan DPP Partai Golkar. “Kehendak dan permainan elite DPP bisa mengalahkan surat rekom yang sudah dipegang Suhaili,” ulasnya.

DPP Partai Golkar nampaknya telah mentradisikan pertarungan politik tidak di panggung Musda. Tetapi pra Musda seperti yang terlihat saat ini. Panggung Musda hanya untuk mengumumkan calon yang terpilih secara aklamasi.

Di Pra Musda inilah momen adu ketangkasan antar gerbong di internal Partai Golkar. Ini juga perang kekuatan semua calon baik Sari, Ahyar dan Suhaili. “Menarik untuk melihat hasilnya apakah antara Ahyar atau Suhaili, atau ada kejutan lain?” pungkasnya.

Sementara itu, Musda Golkar tanggal 15 Maret kembali diterpa kabar molor lagi. Ketua Panitia Musda Golkar NTB Hj Isvie Rupaeda yang dimintai kepastian pelaksanaan Musda tak menjawab pasti. “Belum tahu (apakah tanggal 15 atau diundur)” katanya pendek. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks