alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Bantuan JPS Harus Untungkan Petani Bukan Segelintir Pengusaha

MATARAM-Paket JPS Gemilang tahap II dalam proses persiapan distribusi. Namun merebak kekhawatiran tahap II nasibnya tidak jauh beda dengan tahap I. “Yang tahap I bisa dibilang (banyak) gagal, karena tidak ada evaluasi dan ketelitian dalam distribusi,” kritik politisi Gerindra NTB H Hairul Warisin, kemarin (13/4).

Karena itu Pemprov NTB diminta konsisten dengan rencana perbaikan pengadaan sampai distribusi JPS. “Di RDP ada beberapa perubahan dan perbaikan yang dijanjikan,” terangnya.

Diantaranya Dinas Sosial akan fokus pada data dan distribusi paket. Tidak lagi bergelut tangani pengadaan barang JPS. “OPD teknis lain juga harus fokus tangani pengadaan barang secara profesional,” imbuhnya.

Jika komitmen perubahan dilaksanakan, Hairul optimis JPS Gemilang tahap II bisa lebih baik dari tahap I. “Contoh seperti telur sudah ada solusi akan diganti dengan abon, ikan kering, dan garam,” ulas mantan wakil Bupati Lombok Timur itu.

Selain itu Hairul juga mewanti-wanti untuk pengadaan beras. “Saya sampaikan Kadis Ketahanan Pangan tidak boleh beli beras di Bulog,” tekannya.

OPD teknis harus menjalankan komimtmen Gubernur NTB yang ingin memberdayakan masyarakat dalam menangani dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19. “Beras harus diserap dari kelompok tani mengingat petani kita baru saja panen raya,” imbuh anggota Komisi II DPRD NTB itu.

Petani saat ini merasakan betul dampak ekonomi akibat pandemi. Hairul banyak mendapat keluhan dan masukan dari mereka. Begitu juga ungkapan kecewa karena pemerintah lebih memilih menyerap beras dari pengusaha daripada petani langsung. “Akhirnya petani kesulitan mejual berasnya dengan harga yang layak (dimainkan para tengkulak)” ulasnya.

Teknisnya bisa dengan mendorong petani membawa padi mereka ke pusat-pusat Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan. “Jadi tempatnya terpusat pemerintah tinggal mengambil dari sana,” ulasnya.

Membeli beras dari pengusaha besar hanya akan membuat segelintir orang saja yang menikmati JPS Gemilang. “Petani kita punya LUPM itulah yang harus diberdayakan,” tekannya.

Memberdayakan petani langkah konkret menyelamatkan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi. “Bukankah sebagian besar masyarakat kita petani?” pungkasnya.

Sementara itu, Minyak Kayu Putih/Cengkih yang kontroversi dipastikan tetap akan ada dalam paket JPS Gemilang. Sekalipun urgensi item ini lemah namun tidak membuat Pemprov NTB mengendurkan rencana.

Anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet sarankan JPS Gemilang sebaiknya di pangan. “Kalau Minyak Kayu Putih nanti kita khusus tangani (bukan dipaksa masuk JPS Gemilang) kalau memang prospek sebagai hasil IKM,” kritiknya. (zad/R2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks