alexametrics
Sabtu, 15 Agustus 2020
Sabtu, 15 Agustus 2020

Dinilai Bermasalah, DPRD NTB Persoalkan Data Penerima JPS Gemilang

MATARAM-Sejumlah anggota dewan kecewa melihat data warga penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang oleh Pemprov NTB. “Itu mereka gunakan data tahun 2017 bahkan ada tahun 2010,” cetus H Abdul Hafid, anggota Komisi I DPRD NTB, Kemarin (14/4).

Hafid heran bagiamana pemerintah mengklaim diri siap. Padahal data yang digunakan tidak valid bahkan usang.

Politisi Golkar itu mempertanyakan program monitoring dan evaluasi (monev) yang dianggarkan setiap tahun. “Monev itu kan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaharui data. Dianggarkan setiap tahun tapi kok tidak ada perubahan?” ungkapnya heran.

Wajar jika ada tuduhan liar, anggaran monev sia-sia. Hanya dihabiskan tetapi tidak digunakan turun ke lapangan untuk validasi data. “Saya sudah cek (penerima di dapilnnya) ada yang sudah pindah, meninggal dunia, bahkan kini sudah kaya juga dapat, ini bagaimana?” sesalnya.

Morat-marit data JPS mengesankan pemerintah tidak siap membantu masyarakat di tengah pandemi. Gembar-gembor JPS akan menolong masyarakat, justru berpeluang jadi persoalan baru.

Hal ini bisa memancing potensi keributan. Bukan ketenangan ekonomi seperti yang diharapkan. “Ada masyarakat yang miskin papa lebih membutuhkan, buat apa sih kita  seperti ini?” cetusnya sembari menepuk dada, kesal.

Hafid meminta Pemprov melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali turun mendata ulang. Belum terlambat sebelum terjadi gejolak. Dinsos dapat mengerahkan instrumen pemerintah hingga ke tingkat RT/RW membantu pendataan. “Fungsi kami memang kontroling kalau ada kekhilafan atau kekeliruan, mari kita perbaiki, jangan sampai rakyat sengsara karena perbuatan kita,” katanya memperingatkan.

Hafid sempat menyinggung paket sembako yang diberikan Dinsos pada Perhimpunan Tuna Netra (Pertuni). Paket itu akhirnya ditarik karena tidak layak konsumsi. “Kok bisa ada bantuan, berasnya kutuan dan tidak layak konsumsi?” cetusnya.

Mindset pelayanan pada masyarakat seperti ini harus dibenahi. Apalagi di tengah kondisi wabah, saat masyarakat sudah lebih dahulu menderita ekonomi.

Anggota Fraksi PAN DPRD NTB Jalaludin juga menyampaikan kekesalannya. Data JPS Pemprov NTB tidak seperti yang digambarkan menjamin ekonomi masyarakat.

Jalal mencontohkan di Desa Tembeng Putik, Wanasaba, Lombok Timur. “Ini contoh di desa saya ya,” ungkapnya.

Dari data yang dipegang penduduk Tembeng Putik sebanyakk 4.900 KK. Ada sebanyak 1.568 KK masuk kategori wajib mendapat bantuan. “Mereka terdata warga miskin,” terangnya.

Tetapi setelah membandingkan dengan data JPS yang diberikan Pemprov, warga yang menerima bantuan di desa itu jauh dari harapan. “Hanya 24 KK yang menerima, apa ndak gila namanya,” sesalnya.

Jumlah itu berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dia mengingatkan pemprov segera turun melakukan pendataan ulang. “Jujur saya sempat marah-marah melihat itu,” pungkasnya. (zad/r2)

  

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pandai Besi, Penyelamat Ekonomi Rarang saat Pandemi

EKONOMI Warga Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur tak meredup, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keberadaan pandai besi yang ditekuni warga setempat menjadi musababnya.

Desa Medana Buka Destinasi Wisata dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dunia pariwisata memang lesu di tengah pandemi. Tapi tidak bagi Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Tiga destinasi wisata di desa ini justru berkibar. Ada jurus jitu membuka destinasi wisata meski pandemi tengah mendera.

51.200 Pekerja NTB Masuk Daftar Penerima Bantuan Tambahan Penghasilan

Perusahaan di NTB harus bertanggungjawab. Mereka harus memastikan pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta mendapatkan bantuan tambahan penghasilan dari pemerintah. Sebab, hingga kemarin, di NTB, belum semua pekerja masuk daftar penerima bantuan.

Waspada Bahaya Klaster Covid 19 Baru di Sekolah

BARU beberapa hari sekolah dibuka, muncul klaster baru. Ketegasan pemerintah diharapkan banyak pihak. Sayangnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melempar tanggungjawab ke pemerintah daerah.

Kantor Layanan Publik Harus Jadi Contoh Pencegahan Covid 19 di NTB

nstansi pelayanan publik, BUMN, dan BUMD harus menjadi contoh penerapan protokol pencegahan Covid-19. ”BUMN dan BUMD berperan penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui budaya kerja dengan protokol kesehatan,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, selaku ketua pelaksana harian Gugus Tugas Covid-19 NTB, saat memimpin rapat pembahasan pencegahan Covid-19, Rabu (12/8).

BRI Dorong Loyalitas Nasabah dan Pengembangan UMKM

Acara Panen Hadiah Simpedes BRI kembali digelar untuk masyarat.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bukan Bunuh Diri, Terungkap Mahasiswi Unram Dicekik Lalu Digantung

Misteri kematian mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Linda Novitasari yang ditemukan meninggal di rumah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada Sabtu (25/7) lalu akhirnya terkuak.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.
Enable Notifications.    Ok No thanks