alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Termasuk di NTB, Lanjutan Tahapan Pilkada Serentak Dimulai Hari ini

JAKARTA-Tahapan lanjutan Pilkada 2020 resmi dimulai hari ini (15/6). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal (PKPU Tahapan), pelaksanaan yang sempat vakum tiga bulan itu akan dimulai dengan pelantikan petugas ad hoc. Sementara bagi yang sudah dilantik, akan dilakukan pengaktifan kembali.

Dalam data KPU, total jumlah petugas ad hoc berjumlah 161.440 orang. Untuk level Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hanya sebagian kecil saja yang belum dilantik. Sementara di level Panitia Pemungutan Suara (PPS), total penyeleggara yang belum dilantik sekitar 56 persen. (Selengkapnya di grafis)

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 yang mengatur pedoman pelantikan dan pengaktifan kembali petugas ad hoc. Termasuk juga mekanisme jika ada petugas yang tidak lagi memenuhi syarat akibat meninggal dunia, mengundurkan diri dan lainnya. Yakni dengan melakukan pergantian antar waktu berbasis nomor urut saat seleksi.

Raka memastikan, protokol kesehatan sudah diterapkan dalam pelaksaan pelantikan. “Pelantikan menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (14/6). Bagi yang kondisi jaringannya baik, bisa melalui daring. Sementara yang infrastruktur belum siap, pelantikan secara offline dengan jaga jarak dan mengenakan alat pelindung standar.

Untuk pengadaan alat-alatnya sendiri, pria asal Bali itu menyebut akan dikordinir KPU Kabupaten/kota setempat. Karena alokasi APBN belum cair, maka pengadaan dipenuhi dengan anggaran rutin terlebih dahulu. Dia yakin, kebutuhannya tidak banyak hanya untuk menyediakan masker dan hand sanitizer.

“Saya pikir tidak banyak. Pakai anggaran rutin. Nanti bisa dipertanggung jawabkan sesuai aturan,” imbuhnya. Dia memprediksi, kebutuhan protokol kesehatan baru besar saat melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atau pencocokan dan penelitian data pemilih yang memang turun ke lapangan.

Sementara itu, proses pelantikan ataupun pengaktifan kembali jajaran penyeleggara sudah berada dalam pantauan Bawaslu. Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, jajaran pengawas ad hoc di 270 daerah sudah diaktifkan sebelum KPU memulai tahapan. “PKPU 5/2020 sudah diundangkan. Berarti tahapan dilanjutkan,” ujarnya.

Bawaslu sendiri telah menerbitkan pedoman pengaktifan pengawas ad hoc sejak Jumat (12/6). Dalam pedoman tersebut disebutkan, pengawas sudah harus aktif sebelum 15 Juni. Dengan demikian, proses pelantikan PPK/PPS sudah dalam pantauan Bawaslu.

Fritz memastikan dalam proses pengawasan, jajarannya sudah menggunakan protokol kesehatan. Minimal dibekali masker. “Akan kita upayakan,” tuturnya. Sementara untuk pengadaan dalam jumlah besar, masih menunggu rapat lanjutan di level pusat.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/3485SJ yang ditujukan kepada jajaran pemerintah daerah (Pemda). Dalam SE tersebut, Tito meminta Pemda segera mencairkan dana Pilkada yang sudah termaktub dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Guna mendukung tahapan Pilkada yang dimulai 15 Juni,” kata Tito.

Selain itu, Mendagri memerintahkan Pemda untuk melakukan koordinasi dengan KPU/Bawaslu di daerah guna menghitung ulang kebutuhan anggaran dan barang untuk protokol kesehatan. Sekaligus melakukan optimalisasi belanja dalam NPHD dan selanjutnya dapat melakukan adendum.

Selain itu, Pemda juga didorong melakukan optimalisasi sarana dan barang yang dapat dihibahkan ke penyelenggara untuk mendukung pilkada. “Tentu sesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (far/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Cegah Korona, Pasar Burung Cakranegara Kekurangan Tempat Cuci Tangan

   Kalau protokol kesehatan sudah diberlakukan di hotel, restoran, pusat pertokoan dan perkantoran, tidak demikian dengan di pasar. Penerapan protokol kesehatan di pasar diakui Lurah Cakranegara Barat I Wayan Swira masih kedodoran

Anak Tak Lulus Zonasi, Orang Tua di Mataram Serbu Dikbud NTB

Protes keras dilayangkan ratusan orang tua calon siswa SMA di Mataram. Mereka mendatangi Dinas Dikbud NTB, meminta kepastian nasib anak mereka. ”Setiap tahun, jalur zonasi ini selalu bermasalah,” kata Suharman, salah satu orang tua, pada Lombok Post, Kamis (9/7/2020).

Pak Wali..!! Kelurahan Cakra Barat Butuh APD Segera

Kelurahan Cakranegara Barat, salah satu wilayah yang berstatus zona merah di Mataram. Tidak main-main. Sebanyak 27 warga kelurahan ini dipastikan positif terinfeksi Covid-19. Warga kelurahan ingin status wilayah tempat tinggalnya keluar dari zona merah. Mereka butuh bantuan pemerintah.

Penanganan Kasus Pernikahan Sejenis Dialihkan ke Polres Lobar

Kasus pernikahan sesama pria  SU alias Mita dengan MU menyeret pejabat yang mengeluarkan rekomendasi dan menerbitkan surat nikah. Yakni  Kepala Lingkungan (Kaling) Pejarakan, Lurah Pejarakan Karya, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan

Pilbup Loteng, Pathul-Nursiah Segera Terima SK Berkarya

Arah partai politik satu per satu mulai terang benderang. Terbaru, Partai Beringin Karya (Berkarya) telah menyiapkan SK untuk empat kabupaten/kota di NTB.

Jaksa Teliti Berkas Penyelundupan Narkoba ke Lapas Mataram

Penyidik Satnarkoba Polresta Mataram baru menetapkan dua tersangka penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram. Yakni, berinsial S dan A. 

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks