alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Mahally Fikri : Buat Apa Interpelasi?

MATARAM-Gonjang-ganjing isu Interpelasi kepada Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menyisakan tanda tanya besar terkait urgensi hak politik itu di internal DPRD NTB.

“Interpelasi ini bisa menyelesaikan masalah tidak?” katanya di hadapan awak media, kemarin (13/6).

Politisi Demokrat itu mengatakan, kalau dengan interpelasi persoalan serius daerah bisa selesai maka dirinya siap mendukung.

“Tapi kalau tanpa Interpelasi masalah bisa selesai, jadi buat apa Interpelasi?” imbuhnya.

Di sisi lain, Mahalli heran dengan gestur pemerintah terlihat alergi dengan rencana Interpelasi yang digulirkan sejumlah anggota dewan.

“Interpelasi ini hak bertanya, hal yang biasa,” katanya.

Bahkan, Interpelasi menurutnya berpeluang meningkatkan popularitas kepemimpinan Dr Zul, dengan catatan mampu menjawab setiap pertanyaan dewan dengan baik.

“Seharusnya diinterpelasi DPRD tidak masalah, malah dapat menaikkan popularitas, asal jawab saja dengan tenang, dijawab dengan kecerdasannya,” ujarnya.

Kecuali ada persoalan serius yang memang ingin disembunyikan. Idealnya kalau setiap kebijakan telah diambil dengan benar, tidak perlu ada kekhawatiran diinterpelasi.

Baca Juga :  Upaya Interpelasi DPRD NTB Mulai Digembosi?

“Persoalan daerah yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Interpelasi bukan hal yang luar biasa,” ujarnya.

Kekhawatiran interpelasi akan bermuara pada impeachment atau pemakzulan dianggap berlebihan.

“Kata siapa? Tidak ada ceritanya kepala daerah dimakzulkan oleh DPR,” cetusnya sembari tersenyum.

Selanjutnya, Mantan Ketua DPD Demokrat NTB itu juga menanyakan keseriusan anggota dewan atau fraksi yang ingin menggulirkan interpelasi. Menurutnya, hiruk-pikuk interpelasi sejauh pengamatannya tidak diikuti dengan aksi konkret.

Klaim bahwa interpelasi telah memenuhi syarat, tidak terbukti sampai saat ini.

“Makanya mana datanya, siapa yang sudah tanda tangan?” ujarnya.

Kabar bahwa interpelasi telah memenuhi syarat dinilai hanya klaim saja. “Kalau memang ada mana, ayo sampaikan ke DPRD, mana orangnya?” tantangnya.

Dijelaskannya, syarat usulan interpelasi, paling tidak harus diusulkan dua fraksi dan 13 anggota DPRD NTB, sesuai yang diatur dalam Tata Tertib (Tatib).

Baca Juga :  Bayar Utang Pemprov, Pokir Dewan NTB Bakal Makin Kempis

“Tetapi itu baru syarat usulan, kalau syarat disetujui (ditindaklanjuti dalam paripurna) harus didukung 50 persen plus satu. Coba lihat itu Tatib,” ujarnya.

Dengan kata lain, Interpelasi tetap tidak bisa dilakukan, sekalipun telah memenuhi syarat pengusulan, jika dalam rapat paripurna tidak mendapat dukungan lima puluh persen plus satu.

“Jadi bukan dengan dua fraksi penuh dan 13 anggota dewan yang sudah tanda tangan lalu bisa dilakukan interpelasi,” cetusnya.

Sebelumnya politisi PDIP NTB H Ruslan Turmuzi mengklaim, syarat interpelasi telah terpenuhi.

“Yang jelas syarat interpelasi telah terpenuhi,” katanya.

Siapa saja anggota dewan yang telah tanda tangan, belum mau diungkapkan. Hal ini untuk mengantisipasi digembosinya rencana interpelasi.

“Kalau sebelumnya, ada lima poin yang ingin diinterpelasi, saya tambahkan menjadi sembilan poin,” katanya.

Namun Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) itu juga merahasiakan poin tambahan yang akan diinterpelasi.

“Oh nanti, jangan kita buka dulu,” kelitnya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/