alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

70 Ribu KTP, Ari Makin Pede!

MATARAM-Bakal calon kepala daerah jalur independen diam-diam sedang berlomba. Mengumpulkan dukungan dari warga masyarakat berupa fotokopi KTP dan surat dukungan.

Mengumpulkan dukungan tentu tidak mudah. Para kandidat calon harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa bila terpilih nanti, gagasan pembangunannya sesuai harapan pemberi KTP. Selain itu, para calon juga harus bisa mengantisipasi dukungan bodong yang biasanya dibawa oleh para ‘penjual’ suara dukungan KTP.

“Kita sudah mengumpulkan sekitar 70 ribu dukungan,” kata Ary Wahyudi, Kandidat Calon Kepala Daerah Lombok Tengah.

Ari yang juga mantan ketua KPU Lombok Tengah 2014-2019, sebelumnya telah menyatakan diri tengah siap-siap maju di Pilkada 2020. Pria asli Praya kelahiran 1974 itu, mantap memilih jaur independen untuk berlaga di Lombok Tengah.  Sekalipun, ia juga tetap membuka peluang bila ada partai yang siap mendukung dirinya.

“Yang penting kita berusaha dulu semaksimalnya,” optimisnya.

Ary juga sempat menanggapi majunya Lalu Aksar Ansori, rekan ‘se almamaternya’ di KPU NTB. Ia terlihat terbuka dan senang dengan ikut sertanya Aksar di pilkada 2020.

“Iya nggak apa-apa, seru,” ujarnya sembari tersenyum.

Bila nantinya Ary dan Aksar lolos syarat dukungan minimal. Maka pertarungan Ary dan Aksar dipastikan bakal menarik mewarnai Pilkada Loteng. Para ‘alumni’ KPU itu diprediksi adu pamor dan rebutan jejaring mantan anggota KPU di Lombok Tengah.

Apalagi Ary dan Aksar tidak ada tanda-tanda bakal satu paket. Keduanya sama-sama tengah bergerilya mencari pasangan yang sevisi-misi.

“Tunggu saja, masih proses (dengan siapa maju),” ujarnya.

Ary mematok sebanyak 125 ribu KTP dukungan. Ia masih membutuhkan sekitar 55 ribu dukungan KTP lagi. Baru mantap ikut bertarung melalui jalur independen. Ary tetap harus hati-hati dalam menerima setiap setiap tumpukan berkas dukungan.

Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU NTB Yan Marli mewanti-wanti para calon yang menempuh jalur independen tidak boleh menyerahkan dukungan bodong.

“Verifikasi tidak dengan sampling, tapi dengan mensensus dukungan, jangan dikira kami tidak chek, semua kami chek,” kata Yan.

Apalagi bila ditemukan KTP ganda. Maka, mereka bisa disanksi dengan harus menyiapkan lebih banyak lagi kelipatan. Dalam setiap KTP ganda yang ditemukan.

“Satu KTP ganda, itu harus diganti dengan kelipatan 50,” terangnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Desa Rhee Loka Sumbawa, Desa dengan Ketahanan Pangan yang Top

DESA Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, merupakan salah satu desa yang ikut dalam lomba Kampung Sehat. Dianugerahi alam yang subur serta air yang mengalir tiada henti, desa ini pun menjadi desa dengan ketahanan pangan yang luar biasa.

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks