alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

NasDem Laporkan Pendamping PKH Kampanyekan Salah Satu Calon Wali Kota

MATARAM-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Mataram akan melaporkan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Mataram. Lantaran diduga terlibat aktif mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota Mataram di akun sosial medianya.

“Kami telah mengumpulkan sejumlah bukti oknum PKH yang melakukan kampanye terselubung di akun sosial medianya,” jelas Ketua OKK dan Bidang Hukum DPD Partai Nasdem Kota Mataram, Didit Setiawan kemarin (14/10).

Dalam postingannya, menurut Didit, oknum PKH tersebut menyampaikan visi misi salah satu pasangan calon. selain itu juga memposting sejumlah foto kegiatan salah satu calon wali kota. Hal ini dinilainya tidak sesuai dengan aturan yang harus diikuti pendamping PKH.

“Harusnya itu tidak dilakukan, tapi dia memposting visi misi salah satu pasangan calon wali kota dan juga memposting foto kegiatan calon wali kota tersebut,” ujar Didit saat menggelar jumpa pers di kantor DPD Nasdem Kota Mataram.

Namun sayang, Didit enggan mengungkap identitas pendamping PKH dan pasangan calon wali kota yang di posting dalam akun sosial medianya. Termasuk di mana kelurahan atau wilayah kerja pendamping PKH tersebut.

DPD Nasdem Kota Mataram, kata Didit, akan melaporkan oknum PKH tersebut terlebih dulu ke Bawaslu Mataram. Didit meminta Bawaslu untuk menindak lanjuti laporan dan bila terbukti melakukan pelanggaran agar dipecat.

Didit melanjutkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, ada 64 orang jumlah PKH di Kota Mataram dengan jumlah KPM lebih dari 18 ribu. Oknum-oknum yang diduga terlibat politik praktis tidak boleh mengganggu jalannya program pusat ini.

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan  tegas disebitkan di dalam Pasal 10 poin i menyatakan peserta koordinator PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti pengurus/anggota parpol, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar anggota legislatif atau pun kepala daerah.

“Kami akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini sampai tuntas. Jelas pendamping PKH tidak boleh terlibat kampanye,” pungkas Didit.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri mengaku telah menerima informasi dugaan pelanggaran yang dilakukan pendamping PKH. Hanya saja, untuk laporan resminya, Hasan mengaku belum menerimanya.

“Terkait dugaan oknum PKH yang mau dilaporkan ya bagus, agar tidak menjadi bola liar. Cuma sampai saat itu belum bisa kami simpulkan karena belum masuk (laporan),” kata Hasan.

Apakah kemudian ada unsur pelanggaran atau tidak itu bisa dilihat setelah laporan dipelajari. Termasuk bagaiamana rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Kepada siapa rekomendasikan diberikan apakah Kementerian Sosial, Dinas Sosial atau pihak terkait.

“Namun kami harus tegaskan ini belum bisa kami simpulkan karena kami belum lihat laporannya,” terangya.

Bawaslu hanya meminta, siapapun yang menemukan adanya dugaan pelanggaran, agar segera dilaporkan kepada Bawaslu. “Jangan diviralkan di medsos, agar clear and clean penanganannya. Jangan justru dugaan pelanggaran membuat suasana makin gaduh dan mengganggu Kamtibmas,” imbaunya. (ton/r3)

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks