alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Kontroversi Logo Halal, Ini Tanggapan Ulama NTB

MATARAM-Logo “Halal” yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi perhatian publik luas.  Pertanyaan seputar peralihan kewenangan dari MUI ke Kemenag hingga kontroversi logo baru menyerupai “gunungan”  WAYANG ramai jadi perbincangan.

Anggota DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar mengungkapkan, sempat meminta penjelasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sertifikasi halal itu.

“Jadi baru saja (kemarin, Red) saya telepon Sekjen MUI (Amirsyah Tambunan, Red), tentang hal ini,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat NTB, pada Lombok Post, kemarin (14/3).

Dari penjelasan yang diterimanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyakat.  Pertama, logo halal MUI yang selama ini dikenal publik luas masih dapat digunakan atau masih berlaku. “Harus diingat bahwa MUI ini kan Ormas,” ujarnya.

Sehingga kewenangan pemberian labelisasi halal pada akhirnya akan dilaksanakan oleh Kemenag sesuai dengan amanat Pasal 37 UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Penetapan ini juga bagian dari pelaksaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Bidang Jaminan Produk Halal (JPH). “Pada pasal 169 ketentuan peralihan masih boleh pakai logo MUI sampai 5 tahun setelah PP dikeluarkan,” urainya.

Baca Juga :  Pengamat Prediksi Dampak PBB Kecil

Sehingga sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir.

“Begitu juga bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum PP ini diundangkan, tetap berlaku. Dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan,” ulasnya.

Dalam proses pemantauan produknya, baik yang telah dilaksanakan oleh MUI atau yang akan dilaksanakan oleh Kemenag akan menggunakan standar pengawasan yang sama.

“Tetap melibatkan ulama, melibatkan departemen kesehatan, kayaknya semua akan sama,” tekannya.

Sehingga kualitas kehalalan produk yang diberi label tetap terjamin dengan baik.

Kedua, terkait kontroversi bentuk logo yang menyerupai gunungan dalam dunia pewayangan, TGH Hazmi berharap Kemenag dapat segera memberi penjelasan utuh terkait maknanya.

“Saya bukan ahli wayang, tetapi lambang yang dibuat saya kira memiliki makna persatuan,” ujarnya.

Asumsi publik yang menganggap logo itu terlalu ‘Jawa Sentris’ tidak bisa dibenarkan begitu saja. Menurut TGH Hazmi budaya wayang bukan hanya di Jawa tetapi menyebar ke banyak daerah di Indonesia.

Baca Juga :  Tak Ada Gugatan ke MK Pasangan HARUM Tinggal Dilantik

“Termasuk di Lombok,” ulasnya.

Bahkan bila di dalami makna pewayangan itu sendiri, terdapat unsur-unsur yang lebih universal. “Ada makna spiritualnya juga,” ulasnya.

Makna spiritual itulah yang harus dipahami secara luas. Bukan sekadar logo atau simbol yang terlihat.

“Jadi tidak perlulah kita berdebat terlalu dalam tentang bentuknya,” harap tokoh ulama NU itu.

Yang paling penting menurutnya saat ini adalah Kemenag dan MUI perlu duduk bersama. Menjelaskan pada publik luas tentang berbagai pertanyaan yang muncul terkait labelisasi halal.

“Jangan sampai ada kesan MUI dan Kemenag rebutan hak sertifikasi halal,” ujarnya.

Kemenag dan MUI yang duduk bersama akan membuat suasana lebih sejuk. Dan meminimalisir tafsir yang tidak perlu di balik peralihan kewenangan sertifikasi halal.

“Ini kan bukan setahun dua tahun, tapi sudah berjalan puluhan tahun MUI yang membuat sertifikasi halal, maka supaya tidak panas maka harus duduk bersama,” saran politisi PPP ini. (zad/R2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/