MATARAM- DPRD NTB tahun ini berencana menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri. Rencana ini menjadi polemik mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil,
DPD Partai Gerindra NTB misalnya secara tegas menginstruksikan pada anggota fraksi Gerindra di DPRD NTB tidak ikut program kunjungan keluar negeri. “Mengingat kondisi keuangan daerah masih belum sehat,” kata Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Al Khairi, Senin (13/3).
Dikatakan bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Sehingga pemerintah harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat. Sementara rencana perjalanan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang ditaksir menghabiskan anggaran miliaran rupiah di tahun 2023 ini tidak sesuai dengan semangat kepedulian pada rakyat.
Pihaknya dikatakan langsung mengambil sikap tegas. Melarang anggota fraksinya di DPRD NTB tidak ikut dalam kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri itu.
Ia menilai kunjungan itu tidak etis. Tidak menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi daerah dan masyarakat.
Kondisi ekonomi daerah masih sulit terlihat dari masih adanya utang yang membelit keuangan pemerintah provinsi. “Menurut saya kita mesti punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat. Saya mendengar berita ada banyak kontraktor yang belum di bayar,” ujarnya.
Ia menyarankan anggaran kunker itu digunakan untuk mendahulukan kewajiban kepada pengusaha-pengusaha kecil itu. “Daripada kita menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak,” nilainya.
Dikatakannya lagi, bahwa pemerintah masih banyak kebutuhan-kebutuhan pembangunan di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang perlu pembiayaan mendesak. “Saya pikir anggarannya lebih baik difokuskan ke hal-hal tersebut,” dorongnya.
Berbagai pertimbangan di atas lantas menjadi alasan Gerindra memberikan instruksi tegas kepada semua anggota fraksinya untuk tidak ikut menghambur-hamburkan anggaran. “Ini sudah jadi instruksi partai, sehingga saya pastikan tidak ada anggota fraksi Gerindra yang boleh berangkat. Lebih baik anggarannya dialihkan, ke berapa sekolah yang akan terbangun dengan anggaran sebesar itu,” tekannya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD NTB H Surya Bahari tidak menampik soal program kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri tersebut. Direncanakan program tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini. “Belum, masih di konsultasikan ke kementerian, apa akan pakai izin atau pakai apa,” katanya.
Ditanya lebih lanjut terkait dengan jumlah anggaran ia mengatakan belum melihat angka detailnya. “Detailnya belum saya lihat,” ucapnya. (zad/r2)
