alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Pilkada NTB, Sejumlah Bapaslon Cueki Protokol Covid 19

MATARAM-Para Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah semakin gencar bersosialisasi dan silaturahmi politik. Masing-masing figur berlomba-lomba meningkatkan popularitas dan elektabilitas jelang pemilihan.

Kegiatan itu tidak sedikit melibatkan banyak orang. Tetapi disayangkan banyak yang mengabaikan protokol Pandemi Covid-19. “Sangat kita sesalkan,” kata Koordiv Penindakan Pelanggaran, Bawaslu NTB Umar Achmad Seth.

Para Bapaslon berkumpul dengan pendukung dan simpatisan tanpa mengatur jarak. Tidak terlihat pula ada batas jumlah peserta yang hadir.

Adapula yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker dan Hand sanitizer. Padahal mematuhi protokol pandemi salah satu teknis aturan yang harus dipatuhi dalam pemilu kali ini.

Peserta, Penyelenggara Pemilu, hingga masyarakat umum harus mentaati aturan ini. “Namun kita memang belum bisa menindaknya,” sesalnya.

Hal ini karena Bapaslon belum terdaftar sebagai peserta pemilu. Penindakan baru bisa dilakukan setelah terdaftar di KPU dan mulai mengikuti tahapan dan proses pemilihan.

Pengawasan Bawaslu untuk protokol pandemi baru sebatas dilakukan pada kegiatan KPU. Seperti yang tengah berlangsung saat ini proses verifikasi faktual perbaikan.

Di sini Bawaslu dapat menegur hingga menindak KPU kabupaten/kota bila tidak bekerja di bawah protokol pandemi. “Kalau mereka sudah terdaftar di KPU tentu kita sudah tindak,” terangnya.

Tetapi bukan berarti Bawaslu diam sama sekali. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukasi. Hal ini mengingat aktivitas sosialisasi Bapaslon sangat membahayakan kesehatan orang banyak. “Tetap kita ingatkan bahwa protokol pandemi harus dipatuhi,” ulasnya.

Di sisi lain Mantan Anggota KPU Lombok Barat itu berharap Aparat Menegak Hukum, menertibkan Bapaslon yang tak patuh protokol pandemi. Jika terus dibiarkan dikawatirkan berpotensi memunculkan cluster penyebaran  yang masif.

Mengingat para Bapaslon hampir setiap hari bergerilya menemui masyarakat.  “Mereka belum jadi calon kepala daerah, itu yang membuat kita belum punya wewenang (memberi sanksi),” ulasnya.

Berbeda setelah para Bapaslon setelah terdaftar di KPU. Bawaslu memastikan akan menindak tegas siapapun yang membuat kegiatan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Salah satunya dengan membubarkan kegiatan itu. “Kita bisa reomendasikan supaya dibubarkan,” tegasnya.

Selain mengawasi tahapan yang dilaksanakan KPU, pengawasan juga dilakukan KPU pada Bapaslon berlatar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendekatan sanksi dilakukan dengan menggunakan UU ASN dan rekomendasi yang diterbitkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “karena di sana kita sudah bangun MoU (dengan KASN) maka lebih mudah memberi teguran dan sanksi,” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.
Enable Notifications    Ok No thanks