alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Evaluasi JPS Gemilang II Masih Nihil, Dewan Tepis “Masuk Angin”

MATARAM-DPRD NTB masih terus mengawasi pelaksanaan penyaluran Jaring Penganan Sosial (JPS) Gemilang NTB. “Sesuai tupoksi kita di komisi I pengawasan dari sisi legalisasi, agreement-nya,” Kata Ketua Komisi I DPRD NTB Syarajuddin, kemarin (15/6).

Politisi PPP itu bantah dewan melunak pengawasan terhadap pelaksanaan JPS Gemilang. Sejak sibuk kelola JPS Dewan atau JPS DPRD NTB.

Dia meyakinkan pengawasan pada eksekutif tidak kendor dalam menangani Pandemi Covid-19. Tudingan dewan lebih tenang sesudah dapat kue anggaran pun dibantah. “Tidak dalam posisi seperti itu,” tepisnya.

Komisi I disebutnya tetap konsisten mengawasi sesuai tugas dan fungsi. Misalnya dari sisi teknis pengadaan dan penyaluran. “Ada komisi V juga yang melakukan evaluasi terhadap OPD teknis,” terangnya.

Seperti diketahui JPS Gemilang tahap I, gencar dikritisi dewan. Mulai dari persoalan data, distribusi, item JPS, sampai dugaan kapling proyek JPS.

Tetapi penyaluran JPS tahap II nyaris tanpa kritik. Dewan pun lebih sibuk dengan program JPS DPRD NTB senilai Rp 6,5 miliar.

Bahkan kemudian JPS ini tuai kritik karena dianggap tidak sesuai prosedur. Namun, Syarjuddin meyakinkan pengawasan masih tengah dilakukan. “Belum ada evaluasi karena ini kan masih proses,” terangnya.

Evaluasi baru akan dilakukan setelah JPS Gemilang tahap III tuntas disalurkan. “Tahap I, II dan III ini satu-kesatuan, nanti di situ kita baru sampaikan (catatannya setelah tahap III)” ulasnya.

Namun dia perlu menggaris bawahi kritik pada JPS Gemilang bukan mempermasalahkan program. “Tetapi mengawasi dari sisi perencanaan dan pendistribusian,” terangnya.

Dari sisi program, JPS Gemilang sudah tepat digulirkan membantu masyarakat yang terdampak bencana non alam. Tinggal memastikan pelaksanaan sudah tepat saaran atau belum.

Semua Bergerak Termasuk Dewan

Sementara itu, menanggapi kritik terhadap JPS DPRD NTB, dia menilai kondisi tak normal ini telah membuat semua pihak bergerak. Termasuk dewan ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat dalam bentuk menyalurkan program JPS DPRD NTB.

Tidak hanya eksekutif tetapi legislatif ikut terpanggil memberi kontribusi nyata. Membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi karena pandemi. “Kalau bicara tupoksi TNI itu fungsinya pertahanan, Polisi fungsinya penegakan hukum, tetapi mereka juga ikut bergerak membantu di tengah pandemi,” bandingnya.

Situasi yang tidak normal ini memanggil setiap orang bahu-membahu di tengah pandemi. “Jadi apa salahnya anggaran yang ada di dewan kita arahkan untuk ikut menangani pandemi,” ujarnya.

Sekalipun dia menegaskan dewan tak alergi pada kritik. “Ketika ada yang mau mengkritisi program sah-sah saja (tetapi itulah dasar pertimbangannya)” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD NTB H Abdul Hafid perlu melihat data sebelum mengevaluasi penyaluran JPS tahap II. “Saya harus bicara berdasarkan data,” katanya.

Sebelumnya, politisi Golkar itu sempat mempersoalkan penyaluran JPS Gemilang tahap I. Saat itu Hafid mengkritisi data yang dinilai tumpang tindih.

Tetapi setelah tahap II digulirkan, dia belum bisa menarik kesimpulan apakah tahap kedua sudah lebih baik dari tahap pertama. “Belum bisa (disimpulkan)” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks