alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Rakyat Sedang Susah, DPRD NTB Minta Sekolah Tak Tarik Iuran SPP

MATARAM-Sebagian besar sekolah menengah atas (SMA) di NTB disebut menarik iuran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP/SPP) kepada siswa di tengah pandemi korona.  Hal inilah yang membuat Komisi V DPRD NTB memanggil Dinas Pendidikan NTB. “Tadi (kemarin, Red) sudah kita panggil Dinas Pendidikan,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Selasa (16/6) lalu.

Penarikan BPP ini disesalkan mengingat situasi ekonomi masyarakat dan daerah belum pulih karena Pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Ada masyarakat yang terdampak betul ekonominya,” imbuhnya.

Kondisi yang harus dihadapi masyarakat semakin sulit. Terutama mereka yang mata pencaharian hilang akibat Pandemi. Tetapi oleh sekolah dipaksa membayar BPP. “Kita sudah minta agar dievaluasi,” terangnya.

Bahkan bila perlu meminta sekolah yang menarik BPP mengembalikan uang itu pada masyarakat. “Paling tidak ke wali murid yang terdampak betul dari sisi ekonomi,” ulasnya.

Tetapi yang jadi persoalan berikutnya, apakah semua sekolah di NTB sudah melakukan analisa ekonomi pada setiap wali murid. “Mana yang tergolong mampu, mana yang terdampak, nah yang terdampak ini harus ada diskresinya,” kata politisi PKB itu.

Diskresi bisa berbentuk pengurangan biaya hingga pembebasan biaya, bagi wali murid yang tergolong tidak mampu. “Jangan sampai dipukul rata,” cetusnya.

Sebenarnya, arahan memberikan diskresi itu sudah ada dari Dinas Pendidikan NTB. Tetapi rupanya ada sekolah gagal memahami hingga tidak tahu ada arahan penarikan disesuaikan kondisi ekonomi wali murid. “Nah kalau ada sekolah seperti itu saya rasa kepala sekolahnya harus dievaluasi,” sarannya.

Situasi pandemi seharusnya membuat semua pihak punya empati tinggi pada sesama. Hal ini pun telah ditekankan pada Pergub 44 tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan ( pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang Bersumber dari Orang Tua/Wali Siswa.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Wirajaya menurutkan beberapa sekolah menarik BPP dengan alasan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) belum diterima. “Mereka beralasan butuh biaya untuk gaji tukang kebun, gaji guru honor, dan sebagainya,” katanya.

Tetapi tetap saja itu bukan pembenaran untuk menarik BPP ke semua wali murid. “Tanpa mempertimbangkan ekonomi masyarakat,” ulasnya.

Saat ini penarikan BPP diminta dihentikan dulu. Sampai sekolah punya data akurat terkait kondisi ekonomi wali murid yang terdampak secara ekonomi. “Kita minta dievaluasilah,” pungkasnya. (zad/r2)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Tinggi, Pola Pencegahan Covid 19 di Mataram Perlu Dievaluasi

emkot Mataram memang bekerja. Mereka berupaya memutus mata rantai penularan virus Korona. Sayangnya, kerja para pemangku kebijakan di Pemkot Mataram itu tanpa inovasi.

Enam Bulan, 19 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Mataram

Kasus kekerasan anak di Kota Mataram masih sering terjadi. Buktinya, hingga Juli  tercatat sudah terjadi 19 kasus. “Kebanyakan dari kasus ini perebutan hak asuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany, Selasa (14/7).

Larangan Dicabut, PNS Sudah Boleh Lakukan Perjalanan Dinas

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Sukseskan Kampung Sehat, Tiga Pilar di Loteng Kompak

Pemkab, Polres dan Kodim 1620/Lombok Tengah siap menyukseskan lomba kampung sehat. “Harapannya masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam penanganan covid-19,” papar Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat memimpin upacara tiga pilar di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, Selasa (14/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

Beli Honda ADV150, Hemat Rp 5,7 Juta

Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP yang menyuguhkan performa responsif.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.
Enable Notifications.    Ok No thanks