alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Sejumlah PNS di NTB Ikut Pilkada, Rekomendasi KASN Tak Dipatuhi

MATARAM-Sebelum tahapan Pilkada Serentak ditunda, Bawaslu NTB telah memeriksa 50 dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk di dalamnya kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kasus itu terjadi di kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. “Sementara yang terbaru (dari April-Juni) masih direkap dalam waktu dekat kami akan sampaikan,” kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bawaslu NTB Suhardi, Selasa (16/6).

Dari 50 kasus yang diperiksa hasilnya 40 laporan dinyatakan terbukti. Rinciannya 34 kasus pelanggaran hukum, empat kasus pelanggaran kode etik, dan dua pelanggaran administrasi.

Sementara ASN yang tersangkut kasus pelanggaran dinilai tidak mampu menjaga netralitas sebagai penyelenggara negara. Padahal dalam Pasal 2 huruf F Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap pegawai ASN diminta tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bawaslu kemudian telah mengeluarkan surat Rekomendasi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Supaya diberikan sanksi,” terangnya.

Sampai akhir April lalu sebanyak 32 Surat Rekomendasi diterbitkan Bawaslu NTB. Lalu sebanyak 24 telah ditindaklanjuti KASN dengan mengeluarkan rekomendasi kepada kepala daerah.

Tetapi yang perlu jadi catatan, rupanya banyak Kepala Daerah mengabaikan rekomendasi KASN itu. “Padahal rekomendasi dari KASN sudah ada,” jelasnya.

Beberapa kepala daerah nampak enggan menegakkan disiplin pegawai untuk tidak berpolitik. Rekomendasi dari KASN dikesampingkan. “Datanya akan kami sampaikan setelah proses rekap,” ujarnya.

Tetapi bila diprosentasekan ASN yang melanggar netralitas sekitar 40 persen. “Hampir separo tidak diproses oleh kepala daerah,” terangnya.

Menyikapi hal itu, Bawaslu dalam waktu dekat akan menyurati KASN. “Kita akan sampaikan ada kepala daerah yang belum melaksanakan rekomendasi KASN,” terangnya.

Abainya beberapa kepala daerah mensanksi pegawai yang terbukti tidak netral dikhawatirkan karena unsur kesengajaan. Kesan melindungi bawahan yang bersalah dappat beraikbat buruk bagi upaya membangun demokrasi yang bersih di tengah ASN.

Suhardi menyebut daerah-daerah yang belum tuntas memberi sanksi pada pegawainya yang tidak netral. “Seperti di Sumbawa dan Dompu sudah ada yang diproses tapi adapula yang belum,” ungkapnya.

Padahal rekomendasi pemberian sanksi kata Suhardi tidak ada yang sampai berbuntut pemecatan. “Tidak ada pemecatan, tapi peringatan,” terangnya.

Selain menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga terus memantau aktivitas para ASN. “Ada di Sumbawa, KLU, dan Loteng terus kami pantau, bisa saja kasus di sana tidak jadi laporan tapi temuan Bawaslu, tapi nanti kami sampaikan hasilnya,” pungkasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Tinggi, Pola Pencegahan Covid 19 di Mataram Perlu Dievaluasi

emkot Mataram memang bekerja. Mereka berupaya memutus mata rantai penularan virus Korona. Sayangnya, kerja para pemangku kebijakan di Pemkot Mataram itu tanpa inovasi.

Enam Bulan, 19 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Mataram

Kasus kekerasan anak di Kota Mataram masih sering terjadi. Buktinya, hingga Juli  tercatat sudah terjadi 19 kasus. “Kebanyakan dari kasus ini perebutan hak asuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Hj Dewi Mardiana Ariany, Selasa (14/7).

Larangan Dicabut, PNS Sudah Boleh Lakukan Perjalanan Dinas

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Mataram, Tanpa Masker Tak Boleh Masuk Pasar

Saat ini, sebagian besar masyarakat NTB memang sudah menggunakan masker. Tapi, banyak pula yang memakai masker hanya sampai dagu atau di leher. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Barat yang merupakan dua daerah zona merah dengan kasus Covid-19 terparah, banyak pedagang dan pengunjung pasar yang masih bandel. Mereka ngelencer di pasar tanpa masker.

Sukseskan Kampung Sehat, Tiga Pilar di Loteng Kompak

Pemkab, Polres dan Kodim 1620/Lombok Tengah siap menyukseskan lomba kampung sehat. “Harapannya masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam penanganan covid-19,” papar Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho saat memimpin upacara tiga pilar di Bencingah Alun-Alun Tastura, Praya, Selasa (14/7/2020).

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.

Beli Honda ADV150, Hemat Rp 5,7 Juta

Honda ADV150 merupakan skutik penjelajah jalanan canggih dengan desain bodi yang futuristik dan manly. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP yang menyuguhkan performa responsif.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.
Enable Notifications.    Ok No thanks