alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

KPU NTB Bantah Isu Pemilu Diundur 2027

MATARAM-Mencuat kabar bila Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, dan Presiden yang telah disepakati 2024 akan diundur ke tahun 2027. Sementara untuk Pilkada tetap akan digelar di 2024.  Isu ini muncul di media sosial dan sempat diberitakan oleh sejumlah media online nasional.

Lantas apa tanggapan penyelenggara di NTB?

KPU NTB mengatakan isu itu tidak benar. Bahkan telah ditanggapi KPU RI terkait simpang siur yang cukup ramai di perbincangkan itu.

Informasi itu mengacu pada kondisi di mana tengah muncul wacana untuk merevisi UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan.

“Telah ada klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar,” kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman, kemarin (17/8).

Pemilu akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dan bukan seperti yang beredar yakni 2027. Menurutnya, tidak ada alasan KPU untuk tidak tunduk dan taat terhadap perintah Undang-Undang yang berlaku.

Baca Juga :  Empat Ribu Siswa Mataram Jadi Pemilih Pemula di 2024

“Dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016,” ulasnya.

Di mana secara prinsip diatur Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional diselenggarakan pada tahun 2024.

“Adapun kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan UU ada pada pembentuk UU dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah,” tegasnya.

Maka KPU selaku penyelenggara fokus pada tugas, wewenang, dan kewajiban. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Atau sebatas memberikan masukan dan pengalaman menjalankan Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislatif,” ulasnya.

Pada prosesnya juga telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk Tim Kerja Bersama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Kesepakatan Tim Kerja Bersama bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016.

Baca Juga :  Peluang Suami Wagub Masih Terbuka di Loteng

“Pemilu direncanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan tidak ada pembahasan sedikit pun di internal penyelenggara terkait rencana mengundur pemilu hingga 2027.

“Nggak ada,” tegasnya.

Macam-macam latar belakang rumor yang menyebut Pemilu harus diundur sampai 2024. Ada yang menyebut sebagai upaya memperpanjang masa jabatan presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Ada juga yang menyebut kaitannya dengan ketidaksiapan penyelenggara dalam menyiapkan pemilihan. Menyusul berakhirnya masa jabatan penyelenggara baik di KPU dan Bawaslu di waktu krusial.

Namun bantahan yang telah disampaikan KPU telah mengakhiri ragam spekulasi di balik isu yang berkembang. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/