alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Mohan-Mujib dan Firin-Fud Kantongi SK Dukungan PPP

MATARAM-Bakal Calon Bupati (Bapaslon) Nurdin Ranggabarani dianggap dua kali gagal menjalankan Tugas Partai dalam rangka pencalonannya di Sumbawa. “Dua kali menerima surat tugas. Dari DPP sampai bulan April, (tetapi) batal (karena tidak bisa memenuhi target),” kata Sekretaris DPW PPP NTB Muhammad Akri, kemarin (17/7).

Lalu kedua, Surat Tugas diterbitkan DPW PPP NTB. “Wilayah kemudian menerbitkan surat tugas ke DPC untuk membantu komunikasi koalisi dengan partai lain,” tuturnya.

Tetapi Surat Tugas ini pun gagal dipenuhi. Sampai deadline Selasa 14 Juli kemarin, komunikasi koalisi dibantu DPC belum terlihat ada tanda-tanda berhasil. “Kita ini kan tidak bisa usung calon sendiri, kita punya 4 kursi, butuh 5 kursi lagi untuk bisa usung calon,” imbuhnya.

DPW PPP NTB mulanya sangat mendorong Nurdin membangun komitmen koalisi di tingkat daerah. Menyusul peluang itu disebut ada dengan Partai Demokrat. “Ya semacam MoU atau kesepakatan koalisi tetapi tidak bisa dipenuhi,” ungkapnya.

Hal inilah yang membuat PPP menilai Nurdin belum bisa memenuhi perintah partai.  “Kalau tidak bisa terbangun, maka kita kembali ke Juklak untuk penjaringan ulang, membuka pendaftaran bagi yang mau menggunakan PPP sebagai kendaraan,” terangnya.

Akri belum tahu persis apa kendala mantan Anggota DPRD NTB itu kesulitan membangun koalisi. Tetapi dari segi waktu, partai telah memberi ruang sangat lebar pada kader terbaiknya agar bisa tampil. “Sudah panjang tiga bulan. Tapi belum selesai,” ujarnya.

PPP terpaksa memilih kocok ulang. Waktu yang terisa sudah mendesak.

Langkah ini untuk memastikan partai berlambang Kabah itu tidak ketinggalan kereta di Pilbup Sumbawa. “Dia kader yang baik, bagus, tetapi kita juga harus lihat (secara realistis) koalisi kira kurang,” terangnya.

Saat di DPP PPP kemarin, Akri menjemput enam surat untuk enam kabupaten/kota. Minus Sumbawa yang masih belum jelas arah politiknya.

Dua diantaranya sudah final yakni di Mataram untuk Bapaslon H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman atau paket HARUM. Lalu yang kedua di KSB untuk Bapaslon HW Musyafirin-Fud Syaifuddin atau paket F3. “Sedangkan sisanya (empat) surat rekomendasi,” ulasnya.

Dari sisi hirarki, surat rekomendasi ada di bawah SK. “Itu jaminannya sekitar 99 persen sudah hampir jadi SK, kecuali ada hal-hal yang bersifat luar biasa mengubahnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana masih enggan mengomentari kabar SK PPP sudah klir untuk paket HARUM. “belum lihat fisiknya,” katanya.

Tetapi sebagaimana Bapaslon lain yang berharap partai-partai bergabung dalam gerbong perjuangan mereka, Mohan berharap kabar itu terwujud. “Saya berharap info itu benar,” pungkasnya.  (zad/R2)

 

Daftar penerima Surat Keputusan (SK) dan Surat Rekomendasi PPP di NTB.

Daerah                    Bapaslon                                                           Jenis Surat    

Kota Mataram           H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman                SK PPP

Lombok Utara           H Najmul Akhyar-H Suardi                                   Rekomendasi

Lombok Tengah         H Ahmad Ziadi-HL Aswatara                                 Rekomendasi

Sumbawa                   ———————–                                                –

Sumbawa Barat         HW Musyafirin- H Fud Syaifuddin                          SK PPP

Bima                         H Indah Damayanti Putri-H Dahlan M Noer           Rekomendasi

Dompu                      H Syaifurrahman Salman-Ika Rizki Veryani          Rekomendasi

 

Sumber: Diolah dari keterangan Sekretaris DPW PPP NTB

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.
Enable Notifications.    Ok No thanks