alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

Fraksi Golkar Kritisi Nota Keuangan dan APBDP 2022

MATARAM–Fraksi Partai Golkar DPRD NTB melontarkan sejumlah pertanyaan kritis terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan Tahun 2022.

Dimana pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 5,6 triliun lebih atau naik sekitar Rp 270 miliar. Angka ini naik sekitar 5,01 persen dari perkiraan rerealisasi APBD Murni Tahun 2022. Sementara realisasi penerimaan APBD Murni Tahun 2022, sampai dengan bulan September tahun ini baru mencapai 46 persenpersen dari target penerimaan.

“Waktu berjalan tiga bulan, sehingga kami (Fraksi Golkar, red) meminta pemda untuk lebih merinci langkah-langkah yang ditempuh, sumber pendapatan yang riil ini dari mana saja,” ucap juru bicara Fraksi Golkar Lalu Akhmad Yani, Jumat (16/9/2022).

“Agar masyarakat memahami bahwa postur penerimaan daerah disusun secara cermat, detail dan tidak bermimpi dalam angan-angan,” tambahnya.

Partai berlambang pohon beringin itu juga meminta, klarifikasi pemda tentang dasar hukum dan asumsi mengenai pendapatan sebesar Rp 266 miliar di Gili Trawangan tahun 2022. Sebab, hingga saat ini belum ada yuridis formal antara pemda dengan masyarakat atau pihak ketiga.

Baca Juga :  Longsor Tebing Senggigi Harus Segera Diperbaiki

“Hingga hari ini realisasi pendapatan hanya Rp 201 juta waktu tahun berjalan hanya tiga bulan, mohon penjelasannya,” kata anggota Komisi II DPRD NTB ini.

Golkar juga mengingatkan, agar pemda memiliki upaya dan langkah antisipasi dengan cermat ketika target pendapatan tidak tercapai dari apa yang direncanakan. Pasalnya, dari pengalaman hal ini terus berulang. Sehingga dapat dipastikan terjadi kesenjangan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

“Sehingga apa yang terjadi adalah defisit dan muncul hutang lagi, mohon penjelasannya,” kata Yani.

Selain itu, Golkar menilai perencanaan program dan penyusunan anggaran daerah, eksekutif secara tidak sungguh-sungguh mengadopsi RPJMD. Karena tahun 2022 ini merupakan tahun keempat atau terakhir pelaksanaan penjabaran RPJMD NTB periode 2019-2023 dalam mewujudkan “Visi NTB Gemilang”.

Baca Juga :  Dinilai Bermasalah, DPRD NTB Persoalkan Data Penerima JPS Gemilang

” Sudah berapa persen capaian RPJMD, apakah sesuai target atau tidak, atau justru banyak program yang menyimpang dari RPJMD,” tanyanya.

Terpenting, Fraksi Golkar juga tidak melihat program pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Yang berdampak pada melonjaknya harga sembako dan barang primer lainnya.

“Seharusnya, pemerintah selalu mengedepankan azas proporsionalitas yang rasional, objektif dan selektif terhadap segala jenis program dan kegiatan,” terangnya.

Fraksi Golkar berpandangan, keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari kesesuaian antara target dan realisasi. Melainkan, seberapa mampu APBD Perubahan memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana dapat diukur dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan nilai ekonomi. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/