alexametrics
Sabtu, 25 Juni 2022
Sabtu, 25 Juni 2022

Rapat Pleno Penetapan Wali Kota Mataram Terpilih Direncanakan Minggu Depan

MATARAM-KPU Kota Mataram sudah menerima rekap register permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).  “Baru rekapnya,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, Selasa (19/1).

Sementara surat resmi buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) belum diterima. Dari rekap itu, secara resmi dapat dipastikan Kota Mataram tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).

Meski rekap register perkara konstitusi sudah diterbitkan, KPU belum bisa melakukan rapat pleno penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih. “Kalau itu (permohonan gugatan) sudah pasti tidak ada ya,” tekannya.

Sementara isi surat BRPK dipastikan tidak ada sengketa di Kota Mataram. Nomor surat dan tanggal penerbitan surat BRPK MK akan jadi acuan bagi KPU Kota Mataram menggelar rapat pleno dan menetapkan hasil.  “(Sederhananya) kita butuh nomor surat dan tanggal terbit surat (BRPK MK),” terangnya.

Baca Juga :  Pengamat : Pathul Bisa Gagal Dapat Tiket Pilbup Loteng

Husni memperkirakan, dalam proses penerbitan surat BRPK MK, masih butuh waktu beberapa hari ke depan. “Kalau dari rapat ancer-ancer kami, penetapan (wali kota dan wakil wali kota terpilih) minggu depan,” sebutnya.

Sementara itu, KPU NTB telah menerima rekap register PHP Kada di MK. Total sebanyak 132 hasil Pilkada se Indonesia digugat.

Di NTB sebanyak 3 daerah digugat. Diantaranya Lombok Tengah digugat oleh Paslon H Masrun-Habib Ziadi Thohir dengan nomor perkara 102/PHP.BUP.XIX/2021.

Kemudian, hasil Pilkada Kabupaten Sumbawa digugat paslon H Syarafuddin Jarot-H Mokhlis dengan nomor perkara 110/PHP.BUP.XIX/2021.

Hasil Pilkada Bima, digugat oleh Paslon H Syafruddin HM Nur-Ady Mahyudi dengan nomor perkara, 126/PHP.BUP.XIX-2021.

“Rekap register perkara MK telah kami terima, tiga Kabupaten yang hasil Pilkada disangketakan di register MK,” kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud.

Baca Juga :  Soal Hobah Aset, Wali Kota Matarak dan Gubernur Diminta Duduk Bersama

Petitum PHP Kada tiga Paslon kompak meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU terhadap penetapan hasil pemungutan suara Pilkada serentak 2020. Lantaran diduga kuat telah terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

“Kita siap menghadapi gugatan dari Paslon, alat-alat bukti kita siapkan, kita identifikasi semua permasalahan dan memuat kronologis permasalahannya agar KPU dapat menghadapi gugatan Perselisihan hasil pemilu,” imbuhnya.

Terpisah, Bawaslu NTB juga tengah melakukan persiapan menghadapi sengketa PHP Kada di MK.

“Keterangan Bawaslu itu punya pengaruh yang besar dalam persidangan di MK nanti, karena dia (Bawaslu) yang mengetahui detail masalah di situ, kronologis lengkap terkait dengan peristiwa pelanggaran yang terjadi, Bawaslu yang punya catatannya,” kata Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/