alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Coret Caleg dari DCT, KPU Digugat

MATARAM-Keputusan KPU Lombok Tengah (Loteng) mencoret caleg Golkar Baiq Sumarni dari daftar calon tetap (DCT) berbuntut panjang. Putusan KPU ini digugat caleg tersebut ke PTUN. Sidang perdana dengan agenda mendengar materi gugatan digelar kemarin.

Kuasa hukum Baiq Sumarni, Muhanan mengatakan keputusan KPU Loteng mencoret kliennya dari DCT cacat hukum dan harus dibatalkan. ”Putusan KPU Loteng ini dikeluarkan 6 Maret lalu,” ujarnya, kemarin.

Muhanan menjelaskan KPU mencoret Baiq Sumarni atas dasar adanya vonis PN Praya terkait kasus tindak pidana pemilu (tipilu). Dasar yang digunakan KPU ada dalam pasal 285. Sedangkan pasal 285 menerangkan bahwa dasar pencoretan adalah pasal 280 dan pasal 284.

Dalam kasus Baiq Sumarni, KPU hanya menggunakan pasal 280. Padahal untuk menggunakan dasar tersebut harus memcakup pasal 280 dan pasal 284. Jadi ini tidak kumulatif. ”Harus dua pasal ini yang dikenakan baru bisa berlaku pasal 285 tadi. Tapi ini hanya satu saja yakni 280,” paparnya.

Terpisah, Ketua KPU Loteng  Ahmad Fuad Fahrudin mengatakan KPU siap mengikuti proses sidang PTUN ini. ”Apapun hasil dari PTUN, KPU Loteng akan menindaklanjutinya,” tegansya.

”Dasar kami melakukan pencoretan adalah adanya putusan inkrah dari PN bahwa yang bersangkutan bersalah,” katanya.

Bahkan sebelum melakukan pencoretan, KPU Loteng sudah mengklarifikasi partai politik yang bersangkutan termasuk Baiq Sumarni, tiga hari setelah sidang pembacaan vonis. Setelah diklarifikasi parpol maupun caleg, menandatangani surat pernyataan. Dan inilah yang dijadikan dasar KPU Loteng untuk menggelar rapat pleno internal. ”Hasil pleno yang bersangkutan harus dicoret dari DCT,” tandasnya.

Memang yang bersangkutan mengajukan banding ke Bawaslu Loteng. Karena kasus tipilu melibatkan Bawaslu Loteng. Namun Bawaslu Loteng tidak meregister upaya banding Baiq Sumarni. ”Karena tidak ada banding dan KPU sudah melakukan klarifikasi maka kami tindaklanjuti dengan pencoretan dari DCT,” pungkasnya. (puj/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks