alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Ditolak Sejumlah DPD II, Ahyar Abduh: Biar Jadi Evaluasi DPP Golkar

H AHYAR ABDUH dirumorkan akan kocok ulang Bapaslon yang diusulkan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota bila terpilih sebagai Ketua DPD Golkar NTB. Tak cuma itu mengganti Ketua DPRD NTB, bila terpilih. Lantas bagaimana Ahyar menanggapi semua tudingan yang mengarah ke dirinya? Berikut petikan wawancara Lombok Post dengan wali kota Mataram tersebut.

Dinamika politik pemilihan Ketua DPD Partai Golkar NTB terlihat tinggi

Ya namanya juga dinamika. Masih dinamis. Tapi saya yakin di Golkar sudah ada kultur untuk menjaga soliditas. Selalu menyelesaikan masalah secara musyawarah, secara kompromi.

Tapi dalam beberapa hari fokus saya tidak ke sana. Isu korona membuat perhatian saya fokus ke sana. Mulai dari penyemprotan disifektan sampai mendorong masyarakat agar memperhatiakan pola hidup bersih dan sehat.

Apa dinamika ini dapat membuat partai golkar NTB terbelah?

Tidak ada friksi yang akan membuat perpecahan. Apalagi Musda ini sebagia forum yang sangat penting dan strategis. Bagaimana Golkar NTB ke depan dadn evaluasnya dan sebagainya.

Pak Wali masih berkeinginan sebagai ketua?

Ya nama saya juga disebut-sebut. Sebagai kader tentu harus siap. Bila diamanatkan saya siap lahir batin. Mengembaliakn kejayaan Golkar di kabupaten/kota.

Tapi Pak Wali dirumorkan akan merombak besar-besaran bila terpilih sebagai ketua?

Kata kuncinya soliditas, rekosiliasi, dan akselelrasi. Ini bukan serta merta saya mau jadi ketua lalu ada isu semua akan dirombak. Semua ada proses. Kita ada peraturan, ada AD/ART. Dan saya bukan tipologi orang pemegang (kekuasaan) seperti itu. Tidak.

Anda disebut juga akan kocok ulang Mohan-Mujib hingga akan ganti Ketua DPRD NTB?

Coba lihat saya selama ini. Sebagai kader yang pernah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram. Saya pernah di eksekutif juga di legislatif. Pernah jadi ketua DPRD Kota Mataram pernah jadi wakil wali kota (dan sekarang) wali kota (tidak pernah melalukan perombakan seperti yang dituduhkan).

Untuk kepentingan apa (saya melakukan itu)? Tidak serta merta untuk kepentingan (pribadi) orang-perorang, kelompk tertentu kita mau jungkir-balik. Kita akan membangun semangat kekeluargaan dan di Golkar itu kultur kita.

Artinya?

Saya sebagai kader kalau diberi amanah ya tentu sangat siap. Tetapi kalau tidak ya saya tetap jadi kader.

Apa keinginan Anda untuk Musda kali ini?

Kita ingin Musda ini berjalan lancar dan kondusif. Tidak ada pihak atau kader yang merasa tersakiti. Bagaimana menetup celah yang bisa membuat perpecahan. Saya ingin ini jadi tradisi. Kalau ada perbedaan ya mari kita musyawarahkan. Kompromikan.

Dengar-dengar DPP ada di belakang Anda?

Ya. DPP ingin aklamasi. Dan semua diharapkan bisa diselesaikan lewat musyawarah. Saya di situ (diminta DPP sebagai ketua). (Tapi) Ini belum selesai sepertinya (masih ada yang menolak). Ya biarlah itu jadi evaluasi DPP. Saya tidak tahu persis (apa kebijakan DPP nanti).

Kabarnya sudah ada DPD yang menjalin komunikasi?

Ya. Insya Allah. ini kan masih dinamis. Nantilah kita lihat. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks