alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Fraksi PKS Puji Kemantapan Jalan Provinsi di Era Zul-Rohmi

MATARAM-Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB Bidang Infrastruktur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) H Syamsuddin Majid memuji keberhasilan Pemprov NTB, khususnya Dinas PUPR. Pemprov dianggap berhasil dalam melakukan peningkatan kemantapan jalan Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar 3,96 persen.

“Keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan peningkatan jalan sebesar 3,96 persen pada TA 2021 patut kami berikan apresiasi, sehingga ada kelebihan pencapaian target sebesar 0,06 persen. Dan itu merupakan suatu kinerja yang sangat baik dari Pemerintahan Zul-Rohmi, khususnya Dinas PUPR, dalam mengimplementasikan Perda Percepatan Jalan Tahun Jamak,” puji anggota DPRD Provinsi NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kota Bima ini, Jumat (20/5/2022).

Keberhasilan pencapaian peningkatan kemantapan Jalan Provinsi TA 2021 sebesar 3,96 persen ini, menurutnya telah disampaikan juga Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB H Ridwan Syah, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD NTB dengan Dinas PUPR.

“Dimana pada saat itu, Kadis PUPR NTB juga sudah menjelaskan bahwa adanya kelebihan pencapaian target sebesar 0,06 persen dari target RPJMD sebesar 83,95 persen ke 84,01 persen dihitung dari batas akhir capaian tahun 2020. Capaian tahun 2020 itu adalah sebesar 80,05 persen, tahun 2021 adalah sebesar 83,95 persen dan capaian tahun 2021 adalah sebesar 84,01 persen. Sehingga ada peningkatan sebesar 3,96 persen. Semestinya apa yang telah dicapai oleh Pemprov ini harusnya diapresiasi karena sudah berhasil melampaui target dari yang ditetapkan,” tegas pria yang akrab disapa Aji Syam ini.

Baca Juga :  Terdampak Banjir, Jalan Provinsi di Kuta Lombok Tengah Rusak

Senada, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Nasdem H As’at Abdullah mengungkapkan, dirinya tidak sepakat dengan adanya pandangan atau pernyataan yang menyatakan bahwa Pemprov NTB gagal dalam mengimplementasikan Perda Percepatan Jalan dengan sistem Tahun Jamak atau Sistem Multi Years Tahun Anggaran (TA) 2021.

Menurutnya term ‘gagal’ mengimplementasikan Perda Percepatan Jalan Tahun Jamak itu tidak tepat disematkan kepada pihak Pemprov NTB. Sebab, jika dilihat dari sisi keberhasilan Pemprov meningkatkan kemantapan jalan sebesar 0,06 persen itu merupakan sesuatu hal yang semestinya harus diapresiasi.

“Yang paling penting itu adalah keberhasilan Pemprov itu dalam mencapai target. Apalagi dalam hal ini ada peningkatan sebesar 0,06 persen, yang kita semestinya soroti itu apabila kinerjanya berada dibawah target yang ditetapkan. Gagal dan tidak gagalnya capaian nanti akan terlihat sampai dengan tahun 2022 ini. Dan tahun 2022 ini kan belum berakhir,” cetus H As’at.

Diakui, dalam pelaksanaan pekerjaan percepatan jalan ini sedikit mengalami keterlambatan akibat kurang matangnya aspek perencanaan. Ketika perencanaannya kurang matang, maka menurutnya, seharusnya dari awal dimulainya pekerjaan percepatan jalan tahun jamak ini yaitu sejak tahun 2019 lalu, sudah dibicarakan soal-soal yang berkaitan dengan aspek pembebasan lahan dan lain sebagainya, baru layak untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut.

“Adanya keterlambatan pekerjaan tersebut lebih disebabkan pada aspek keterlambatan menyangkut pembebasan lahannya seperti yang terjadi dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Karang Sukun yang belum bisa dilaksanakan karena adanya masalah lahan. Yang seharusnya dari awal soal pembebasan lahan ini dibicarakan terlebih dahulu,” bebernya.

Baca Juga :  Pileg 2024 di Pulau Sumbawa, PKB Optimis Semua Dapil Terisi

Sementara menyangkut adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan deadline kontrak, menurutnya, akan diserahkan sepenuhnya penilaiannya kepada pihak Dinas terkait, apakah akan dikenakan denda ataukah diberikan perpanjangan waktu atau addendum waktu sesuai dengan indikator yang ada.

“Kalau menurut saya, sebaiknya para rekanan itu diberikan denda keterlambatan satu per mil sehari sampai dengan batas waktu 50 hari. Nanti kalau gagal memenuhi denda sampai batas waktu 50 hari, baru dilaksanakan pemutusan kontrak,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB gagal dalam melakukan pengelolaan keuangan APBD serta gagal dalam mengimplementasikan Perda Percepatan Jalan tahun jamak yang dihajatkan untuk meningkatkan kemantapan jalan.

“Pendanaan untuk jaringan jalan provinsi dalam tahun 2021 didanai sebesar Rp 255 miliar lebih hanya meningkatkan kemantapan jalan sebesar 0,06 persen (Target RPJMD 83,95 persen ke 84,01 persen). Ini menunjukan kegagalan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan APBD. Perda Percepatan Jalan tahun jamak yang dihajatkan untuk meningkatkan kemantapan jalan gagal diimplentasikan,” ujar Juru Bicara Komisi IV DPRD NTB HL Pelita Putra, saat membacakan Laporan Komisi IV tentang LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2021 di depan forum Rapat Paripurna DPRD NTB, pada Rabu (18/5/2022) lalu. (ewi/r10)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/