alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Jelang Verifikasi Parpol PKP NTB Terus Berbenah

MATARAM-Sejak Diaz Hendropriyono mengundurkan diri sebagai ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Mei 2021 lalu, kemudian digantikan Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien, partai ini terus melakukan pembenahan.

Tidak hanya struktural tetapi dari identitas. Bila sebelumnya partai ini bernama PKPI, kini hanya menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Selain itu juga ada sentuhan perubahan di logo yang tadinya hanya terdiri dari dua warna yakni merah dan putih. Kini ada polesan warna biru di tulisan ‘PKP’ dan warna kuning di corak siluet bulu burung Garuda dan lambang padi.

“Di daerah kami melakukan penyegaran kepengurusan,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP NTB Misban Ratmaji.

Penyegaran dari identitas, pengurus di pusat hingga kabupaten/kota ini diharapkan membuat PKP di pemilu 2024 semakin nendang dalam meraih dukungan politik.

Dari 10 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) di NTB, PKPI telah menyegarkan dua DPK dengan melakukan pergantian pengurus. Di antaranya Lombok Barat (Lobar) dengan ketua saat ini Lalu Saliki dan Lombok Tengah (Loteng) dengan ketua saat ini M Syamsul Qomar.

“Baru dua kabupaten itu kita revitalisasi pengurusnya,” terangnya.

Pergantian di dua daerah itu karena masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir. Di samping ada perubahan AD/ART partai.

“Pergantian kepengurusan di daerah baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi, tidak lagi melalui Konfercab,” terangnya.

Tetapi DPK ditunjuk oleh DPP dengan persetujuan Dewan Pimpinan Nasional (DPN). Sedangkan, kepengurusan di tingkat DPP akan ditunjuk langsung oleh DPN. “Ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas di internal partai,” terangnya.

Anggota DPRD Kota Mataram itu mengatakan saat ini DPP masih melakukan kajian apakah di 8 DPK perlu melakukan pergantian pengurus atau tidak. Ada sejumlah kriteria yang tengah dipertimbangkan sampai akhirnya DPP nantinya mengambil sikap.

“Mengingat sebagian besar kepengurusan DPK akan berakhir pada Juli dan Agustus,” jelasnya.

Sementara untuk kepengurusan DPP sepenuhnya menjadi domain DPN. “Kepengurusan kami (Andi Laweng dan Misban Ratmaji masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPP PKP NTB) berakhir Agustus,” ungkapnya.

DPN PKP menargetkan penyegaran kepengurusan rampung pada bulan September 2021. Seluruh kepengurusan di provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan telah definitif dan mengantong SK kepengurusan.

Sehingga ada waktu bagi pengurus di daerah dalam mempersiapkan proses verifikasi parpol sebagai persyaratan Pemilu 2024. Karena proses verifikasi parpol akan dilakukan pada sekitar pertengahan tahun 2022.

Dalam verifikasi parpol tersebut, PKP harus mengikuti verifikasi secara administrasi dan faktual. “Kita tunggu kepastian kepengurusan dulu, baru kita maksimal siapkan verifikasi parpol. Kita belum tahu, apakah kepengurusan kita dipertahankan atau diganti,” pungkasnya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks