alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

KPU Bakal Buat Posko A5 corner di Kampus

MATARAM-KPU NTB meminta KPU kabupaten/kota yang daerahnya menjadi kawasan pendidikan membuat posko daftar pemilih tambahan (DPTb). ”Misalnya Mataram ini kan banyak. Kami sudah intruksikan KPU Mataram untuk membuat posko A5 corner di kampus-kampus,” ujar Ketua KPU NTB Suhardi Soud, kemarin.

Dengan adanya posko tersebut mahasiswa yang berasal dari luar Mataram maupun luar provinsi bisa menggunakan hak pilih saat pemilu. Sesuai aturan, A5 atau pindah memilih bisa dikeluarkan KPU di daerah asal atau daerah tujuan.

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi DPTb yang digelar KPU NTB bersama 10 KPU kabupaten/kota dan Bawaslu NTB, ada 2.954 pemilih yang masuk DPTb. Terdiri dari 1.740 pemilih laki-laki dan 1.214 perempuan. Yang terbanyak ada di Sumbawa dengan 822 pemilih. Kemudian Lombok Timur 715 pemilih, Kota Mataram 440, Kota Bima 262, Sumbawa Barat 216, Lombok Tengah 166, Dompu 107, Bima 106, Lombok Barat 78, dan Lombok Utara 53 orang.

Sementara untuk DPT yang keluar, 1.292 pemilih. Ini adalah pemilih keluar yang mengurus di daerah asal. Sedangkan pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan 280 pemilih. Untuk pemilih yang keluar ini, daerah terbanyak adalah Mataram 399 pemilih. Kemudian Lombok Timur 309, Sumbawa 177, Lombok Tengah 146, Bima 134, Dompu 122, Lombok Utara 114, Lombok Barat 105, Kota Bima 39, dan Sumbawa Barat 27.

Suhardi menjelaskan dari hasil penetapan tersebut ada  penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak satu TPS di Universitas Teknologi Sumbawa. ”Di sana ada mahasiswa yang tinggal di Rusunawa berasal dari luar daerah,” katanya.

Sementara itu jika dilihat jumlah DPTHP-2 dengan DPTb yang baru ditetapkan terdapat penambahan pemilih. Jumlah DPTHP-2 3.667.253 pemilih, setelah DPTHP-2 ditambah jumlah pemilih masuk dan dikurangi jumlah pemilih keluar maka menjadi  sebanyak 3.668.635  pemilih. (puj/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks