alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Langkah Dianul-Badrun di Pilwali Mataram Terhenti

MATARAM-Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Dianul Hayezi-Badrun Nadianto gagal memenuhi syarat dukungan minimal Pemilihan Wali Kota Mataram 2020. Dengan demikian, peserta Pilwali Kota Mataram dipastikan hanya dari jalur partai politik.

Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin menilai di masa perbaikan Bapaslon Independen tetap tidak bisa menyerahkan syarat minimal dukungan. “Kami nyatakan tidak memenuhi syarat,” tegasnya, Kamis (20/8).

Dari 53.038 berkas perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) Verfikasi Administratif (Vermin), hanya 258 berkas yang lolos Verifikasi Faktual (Verfak). Jumlah ini masih jauh mencukupi kekurangan dukungan.

Di Verfak awal jumlah MS Verfak untuk Bapaslon Dianul-Badrun sebanyak 1.928 dukungan. “Bila ditambah dengan Verfak di masa perbaikan total dukungan MS sebanyak 2.186,” terangnya.

Angka ini masih sangat jauh dari dukungan minimal Bapaslon Independen di Kota Mataram yakni 24.922 dukungan. Apalagi bila diukur dari jumlah yang harus diserahkan di masa perbaikan yang merupakan kelipatan dua yakni 45.988 dukungan.

Husni mempersilakan bila pihak Badrun-Nadianto berencana mempersoalkan  keputusan KPU ke Bawaslu. “Itu hak konstitusi,” tegasnya.

Pada prinsipnya KPU siap menghadapi sengketa yang berpotensi dilayangkan pihak yang tidak puas dengan keputusan itu. “Kita akan siapkan untuk menjawab segala hal yang akan disengketakan,” terangnya.

Husni mengatakan telah bekerja sesuai aturan yang ada. Sehingga apa yang diputuskan di rapat pleno terbuka itu usesuai dengan fakta di lapangan. “Kami tentu tidak boleh keluar dari aturan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu Akmal, Liaison Officer Bapaslon Dianul-Badrun menilai KPU tidak bekerja sebagaimana mestinya. “Ya kami akan ke Bawaslu untuk ajukan sengketa,” katanya.

Hal yang dipersoalkan yakni terkait amanat melaksanakan rapat koordinasi sebelum Verfak. “Dalam rapat koorindasi tidak ada unsur PPS yang hadir kemarin,” terangnya.

Sehingga tidak ada rekomendasi yang terbit untuk pelaksanaan Verfak. “Kita kan maunya bagaimana Verfak bisa berjalan seperti apa yang dimuat dalam aturan,” ujarnya.

Ketidakhadiran unsur PPS membuat pihak Dianul-Badrun menganggap proses Verfak di masa perbaikan tidak pernah dilaksanakan. “Kita anggap tidak terlaksana,” tegasnya.

Selain Kota Mataram yang melaksanakan rapat pleno terbuka yakni Lombok Tengah (Loteng). Sedangkan Bapaslon Independen di Sumbawa, Bima, dan Dompu yang gagal memenuhi syarat di tahap awal, dianggap tidak menyerahkan di masa perbaikan.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada hasil terkait dua Bapaslon Independen di Loteng. “Masih rapat pleno,” kata Anggota KPU NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati.

Seperti diketahui di Loteng ada dua Bapaslon mencoba peruntungan. Yakni Bapaslon HL Saswadi-H Dahrun dan H Muhammad Amin dan HL Farhan. “Tadi sempat diskor dan dilanjutkan sekitar pukul 19.30 wita,” terangnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks