alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

APBDP NTB Naik Rp 270 Miliar, Dewan: dari Mana Duitnya?

MATARAM-Jawaban eksekutif terhadap pertanyaan yang disampaikan fraksi dinilai tidak substantif. Bahkan ada juga keluar dari konteks. “Tidak substantif dan tidak sesuai konteksnya,” kata Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM DPRD Provinsi NTB Sirajuddin, Selasa (20/9).

Pernyataan ini disampaikan menyusul telah dibacakan Jawaban Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2022 oleh Sekda pada Senin malam (19/9). Sirajuddin meminta harus ada rapat lanjutan sebelum dilakukan paripurna lagi. Tujuannya memperjelas lagi jawaban pemprov.

Sebagai contoh target peningkatan pendapatan pada APBD Perubahan mencapai Rp 270,54 miliar. Di mana peningkatan itu diharapkan terpenuhi dari target PAD Rp 181,277 miliar, pendapatan transfer Rp 67 miliar, dan pendapatan lain daerah yang sah sebesar Rp 22 miliar. Menurut politisi PPP ini tidak dijelaskan dari mana saja sumber-sumbernya.

Dikhawatirkan, bila target tidak sesuai dengan realisasi, dampaknya akan muncul utang baru. Sehingga, penting mengetahui dari mana sumber pendapatan dimaksud. Tidak hanya bicara tentang asumsi. “Itu yang ingin kita ketahui,” tekannya.

Berikutnya yang dianggap tidak wajar terkait asumsi pendapatan di Gili Trawangan sebesar Rp 266 miliar. Padahal, sampai saat ini belum ada yuridis formal antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Baca Juga :  Kampanye Terakhir, Simpatisan HARUM Ramai-ramai Turun ke Jalanan Mataram

Sementara realisasi pendapatan sampai saat ini baru di angka 201 juta. Sementara, waktu tersisa merealisasikannya sekitar 3 bulan. “Sedangkan tim yang bertugas mengkaji potensi pendapatan di Gili Trawangan saja masih bekerja (belum dapat merumuskan besaran potensi),” ujarnya.

Di tengah sumber pendapatan yang masih samar, hasrat belanja justru mengalami peningkatan. Pada APBD perubahan ini peningkatan belanja mencapai Rp 354,70 miliar. “Jadi kami ingin penjelasan yang lebih substantif dan rinci,” tekannya.

Usulan rapat lanjutan antara Banggar dan TAPD ini harus segera dilakukan. Sebelum paripurna akhir dan pengesahan APBD perubahan 2022. “Untuk mendapatkan jawaban atau menyinkronkan apa yang sudah kami sampaikan melalui rapat konsultasi dengan Banggar,” ujarnya.

Jika permintaan rapat lanjutan tidak ditindaklanjuti maka Syirajuddin dan anggota komisi 1 lainnya, mempertimbangkan langkah keberatan. Sebagai konsistensi sikap komisi 1 DPRD yang menginginkan postur APBD perubahan 2022 lebih sehat. “Bisa saja kita nanti walk out,” tegas politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Dompu, Bima, dan Kota Bima ini.

Baca Juga :  RAPBN 2023 Usung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pada Senin malam (19/9), jawaban Gubernur atas pertanyaan sejumlah fraksi dibacakan oleh Sekda NTB HL Gita Aryadi. Disebutkan terkait pertanyaan penambahan sebesar Rp 270 miliar pemerintah dikatakan akan berstrategi melalui sejumlah cara. “(Seperti) pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Peningkatan Inovasi Layanan, Penguatan Kapasitas BUMD, Validasi data potensi PAD, koordinasi dengan stakeholder, penegakan hukum, dan penguatan regulasi,” ujarnya.

Tidak ada penjelasan terkait sumber pendapatan. Hingga asumsi pendapatan dapat terwujud menjadi Rp 270,54 miliar.

Sementara pertanyaan dasar hukum dan asumsi pendapatan di Gili Trawangan dikatakan pada hasil penilaian DJKN tahun 2018. Di mana nilai berdasarkan per meter persegi atas tanah di Gili Trawangan.

Pemprov saat ini tengah berupaya mempercepat proses kerja sama pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga. Mengacu pada PP no 18 tahun 2021 dengan pengenaan besaran tarif atau uang wajib tahunan berpedoman pada Perda no 5 tahun 2018. “Sejak tanggal 11 Januari 2022 pemprov telah bekerja sama dengan pihak ketiga dan saat ini masih berproses,” ujarnya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/