alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

Dewan Sorot Urgensi Keberadaan BRIDA NTB

MATARAM–Kondisi fiskal daerah yang sedang kempis mendorong dewan ingin merampingkan OPD. Salah satunya melalui evaluasi Perda no 14 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. “Kita mau evaluasi struktur OPD,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB Akhdiansyah, kemarin (19/9).

Pria yang akrab disapa Guru To’i menyebut misalnya terkait keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB. Sejauh ini OPD itu dinilai belum membawa dampak maksimal dalam pembangunan daerah. “Keberadaannya lebih bersifat politis daripada fungsinya,” imbuhnya.

Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai OPD Ia sebenarnya sudah menyuarakan penolakan. Guru Toi menilai, urgensi perangkat daerah itu belum kuat. “Terlebih dengan kondisi keuangan kita saat ini yang sedang sulit, saya loh paling menolak dulu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pengamat Sebut Airlangga Miliki Modal Politik Kuat di Pilpres 2024

Dari sisi landasan hukum, BRIDA juga dinilai tidak terlalu penting. Begitu juga substansinya di NTB. “Ya mungkin bisa dievaluasi, apa landasan hukum keberadaan BRIDA ini, saya lihat hanya Perpres, di pusat ada BRIN ini yang dilanjutkan di daerah tapi saya baca di sana dikatakan daerah boleh membuatnya kalau dibutuhkan, bukan kewajiban (jadi bisa dihapus),” ujarnya.

Sekalipun fungsinya tidak terlalu strategis, namun anggaran yang dikelola begitu besar. Padahal fungsinya hanya mengakomodir riset yang terserak di sejumlah dinas. “Dulu ada riset di Litbang, pertanian, Dikbud, nah ini yang dihimpun jadi satu (jadi BRIDA),” ujarnya.

Akibat munculnya OPD itu, Guru Toi mengatakan daerah harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Paling tidak untuk operasional perangkat dari kepala badan, kepala bidang, hingga di bawahnya. “Nah ini kan pemborosan,” cetusnya.

Baca Juga :  Berharap TGB Kampanyekan Caleg Perindo di NTB

Penambahan OPD telah menambah biaya operasional  pemerintah. Oleh karenanya ia berharap tugas riset ini dikembalikan lagi ke semua OPD. “Jadi ngapain tambah struktur justru harus dirampingkan, terlebih kita sekarang sedang menghadapi persoalan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Muhammad Akri juga menyoroti kinerja BRIDA. Hal ini dengan munculnya keluhan dari masyarakat penerima Beasiswa yang dikelola BRIDA NTB.

“Sederhananya, kami akan minta BRIDA menjelaskan juklak juknis penyaluran program beasiswa ini,” ujarnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/