alexametrics
Jumat, 26 Februari 2021
Jumat, 26 Februari 2021

Koreksi Pemerintahan Zul-Rohmi, Dewan NTB Dorong Hak Interpelasi

MATARAM-Sejumlah Anggota DPRD NTB mendorong penggunaan hak Interpelasi. “(Beberapa anggota DPRD dari fraksi) Demokrat sudah menyuarakan itu, saya setuju,” kata Anggota DPRD NTB dari fraksi PAN, TGH Najamuddin Mustofa, kemarin (21/1).

Menurut politisi bersuara lantang itu, sudah saatnya DPRD NTB menggunakan salah satu hak dewan yang telah diatur secara konstitusional.

Ide penggunaan hak ini pun diharapkan tidak membuat pemprov bereaksi berlebihan. DPRD NTB hanya perlu mendapat jawaban atas sejumlah kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat.

“Tidak ada yang saya benci, kami hanya ingin memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik dan benar,” imbuhnya.

Salah satu yang disoroti dan perlu disampaikan dalam hak interpelasi itu menurutnya, yakni kejelasan terkait arah dan kebijakan program industrialisasi yang selalu dielu-elukan Gubernur NTB selama ini.

Banyak anggaran yang keluar dengan mengatasnamakan program ini. Tetapi arahnya dinilai masih buram. “Jangan klaim motor listrik dan teh kelor sebagai program Industrialisasi, sebab tanpa kepedulian pemprov pun mereka sudah bisa berjalan,” kritiknya.

Najam menilai, pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Zul, terlalu lama kebingungan arah. “Sejak pemerintahan ini (pemerintahan Zul, Red) berjalan sampai saat ini tidak jelas mau ke mana,” cetusnya.

Najam mencontohkan sejumlah bahan pokok daerah yang masih disandarkan pemenuhannya melalui impor. Seharusnya, lanjut dia, Gubernur Zul mengarahkan program industrialisasinya untuk mengatasi ketergantungan itu.

“Tapi coba lihat, ini saya baru (kemarin, Red) saja dari pasar, yang ada bawang putih, telur, minyak, semua masih impor dari luar daerah, bagaimana mau menyatakan industrialisasi,” gerutunya.

Seharusnya, program Industrialisasi itu berkenaan dengan kepentingan rakyat sehari-hari. “Nah kalau teh kelor, atau motor listrik yang harganya saja lebih mahal dari yang di pasaran, mau memenuhi kebutuhan rakyat bagaimana?” serunya berapi-api.

Karenanya upaya menggulirkan hak interpelasi ini semata-mata untuk meluruskan kembali arah kebijakan pemerintah. Jangan sampai hanya larut pada narasi besar tetapi kemanfaatannya tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat.

Sementara di sisi lain, anggaran terus keluar hanya untuk membangun cerita keberhasilan yang sebenarnya belum ada hasil signifikan. “Sudah saya katakan saya tidak benci siapa-siapa, tapi jangan ngomong besar juga (seolah-olah industrialisasi sudah ada hasilnya), mari terbuka saja pada rakyat,” sesalnya.

Dia lantas membandingkan dengan periode Gubernur TGB HM Zainul Majdi yang ukuran keberhasilannya dapat dilihat secara nyata. “Misalnya apa, program bumi sejuta sapi, sapinya ada jelas bisa dihitung, lalu program rumput laut, rumput laut itu ada,” terangnya.

Tetapi program industrialisasi ala Gubernur Zul dinilai sangat abstrak. Padahal pemerintahan ini sudah berjalan untuk tahun ketiga.

“Fokuskan saja program Industrialisasi itu pada pemenuhan Sandang, Pangan, dan Papan,” cetusnya.

Seharusnya upaya pemprov lebih konkret. Membuat penganggaran yang terarah sehingga dapat dievaluasi bersama sejauh mana capaiannya. “Karena itu di APBD ada plafon prioritas, tujuannya apa? Agar fokus!” tegasnya.

Gubernur juga harus berjalan dengan berpatokan pada RPJMD. “Tidak boleh dia bekerja di luar itu, tidak ada momentum namanya,” ulasnya.

Selain mengenai industrialisasi, yang patut dipertanyakan pula melalui hak interpelasi yakni sejumlah proyek yang belum dibayarkan pemprov. “Itu ada sejumlah program di APBD Perubahan (2020,Red), belum terbayarkan, bagaimana tata cara pengelolaannya (sehingga muncul hutang)?” katanya dengan nada heran.

Berbagai macam persoalan itu mendorong dirinya setuju, interpelasi digulirkan.

Selain Najam, Anggota DPRD NTB Fraksi Demokrat H Rais Ishak pun setuju digulirkan hak interpelasi. Bahkan di fraksi Demokrat, ide ini sudah mulai jadi pembahasan untuk disampaikan dalam paripurna.

“Insya Allah akan disampaikan fraksi Demokrat (di Paripurna),” kata politisi asal Lombok Tengah itu.

Rais mengatakan, semua kebijakan pemprov selama ini harus dievaluasi. Yang berkenaan dengan program dan arah kebijakan pembangunan.

“Kita tidak melihat ini secara politik, tetapi Demokrat ingin menelaah ini secara kebijakan,” ulasnya.

Saat ini fraksi Demokrat tengah melakukan kajian menyeluruh atas kinerja pemprov selama ini. “Supaya tidak menjadi penilaian subjektif,” ujarnya.

Setelah merangkum berbagai persoalan, Demokrat akan menyampaikan secara resmi pandangannya. “Sekaligus kita akan berikan masukkan (bila diperlukan),” imbuhnya.

Demokrat ingin pemprov kembali ke rel untuk serius dalam bekerja melayani masyarakat. “Jangan sampai kita bias, sesuatu yang baik jangan dianggap tidak baik, atau yang tidak baik kita baikbaikin,” tegasnya. (zad/r2)

 

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks