alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Tutup Utang, DPRD Dukung Pemprov NTB Jual Aset Daerah

MATARAM-Utang yang melilit mulai menjerat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Bila dihitung secara kasar nilainya berkisar satu triliun rupiah. Besar utang ini nyaris seperlima dari APBD NTB tahun 2022 yang telah ditetapkan yakni Rp 5,39 triliun.

Rincian utang ini antara lain dari utang di PT SMI sebesar Rp 750 Miliar. Dan belanja yang belum terbayar di APBD 2021 Rp 300 miliar.

Utang fantastis ini mau tidak mau harus dibayar. Tetapi mendapatkan uang dengan cepat, masih terlalu sulit kalau hanya menunggu pemulihan ekonomi.

“Ya hampir sama sikap dewan (setuju jual aset, Red),” kata Anggota Komisi 3 DPRD NTB Raden Nuna Abriadi, kemarin (20/1).

Pemerintah terlihat kesulitan mencari dana segar dalam waktu seketika. Menyusul para rekanan yang telah bekerja untuk program pemerintah di tahun 2021 mulai menjerit agar segera dibayar.

Baca Juga :  Tiga Tahun Zul-Rohmi, Sudah 600 Orang Awardee Diberangkatkan

Satu-satunya peluang yang masuk akal dan menjanjikan adalah dengan menjual aset yang dimiliki pemerintah.

“Kita memang sudah berdiskusi (di Komisi 3 Bidang Keuangan dan Perbankan),” ungkap politisi PDIP itu.

Sikap dewan yang tidak mempermasalahkan jual harta benda, akan memuluskan ide ini sebagai kebijakan strategis.  Sampai saat ini belum ada nada sumbang yang menolak rencana penjualan aset.

Namun demikian jual aset ini ditekankan, hanya untuk aset yang tidak produktif.

Dewan melalui Banggar bahkan telah menyuarakan membentuk pansus Optimalisasi Aset Daerah (OAD) sebagai pintu masuk menjual aset yang dinilai tidak produktif.

Ketua Komisi 3 DPRD NTB Sambirang Ahmadi menekankan jual aset sebagai opsi terakhir, bila sejumlah skema lain tidak memenuhi harapan untuk mengembalikan kemampuan daerah bayar utang.

Baca Juga :  HARUM Fokus Koalisi dan Sosialisasi

Bahkan, ada juga opsi lain yang masih dipertimbangkan yakni dengan ngutang lagi: gali lubang tutup lubang.

“Saya pikir itu bukan sesuatu yang naif atau tercela,” kata politisi PKS itu.

Tetapi bila berbagai skema itu tidak memenuhi harapan bayar utang, maka opsi jual aset sebagai jurus terakhir.

Sambirang mengatakan nilai Rp 300 miliar memang cukup besar. Tetapi dia menekankan jangan membayangkan pemprov akan jual semua harta benda yang dimiliki daerah.

“Makanya itu pentingnya kita melakukan pemetaan aset yang tidak produktif, jangan-jangan hanya dengan satu aset saja sudah bisa menyelesaikan itu,” optimisnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/