alexametrics
Rabu, 30 November 2022
Rabu, 30 November 2022

Disnaker NTB Sebut Ide Retribusi PMI Rentan Disalahgunakan

MATARAM-Usulan mengenakan retribusi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum memiliki dasar hukum. Di samping itu dapat memberatkan mereka yang bekerja di luar negeri. “Kalau retribusi dipungut dari PMI sejauh ini belum ada dasar hukumnya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, pada Lombok Post, kemarin (18/11).

Justru sebaliknya, para PMI selama ini dianggap telah memberikan sumbangsih besar bagi negara. Mereka yang berangkat secara prosedural memiliki kontribusi nyata dalam ikut serta menggerakkan ekonomi daerah. Antara lain remitansi yang melibatkan lembaga keuangan di dalam negeri dan penyumbang devisa negara. “(Yang nilainya) besar,” imbuhnya.

Secara tidak langsung hal itu telah menggerakkan motor ekonomi. Baik di daerah hingga nasional. “Para PMI kita ini telah menyandang predikat yang sangat mulia dan jasa sebagai pahlawan devisa,” tekannya.

Oleh karenanya secara pribadi usulan mengenakan retribusi bagi para PMI dinilai tidak perlu lagi. Mengingat kontribusi sudah nyata bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Tidak layak lagi dibebani dengan pungutan retribusi,” ujarnya.

Baca Juga :  Tujuh Gugatan Mental, Tiga Diteruskan

Dikhawatirkan bila praktik pungutan retribusi dilegalkan membuka celah praktik pungutan liar. Terutama oleh oknum perusahaan jasa pemberangkatan PMI. “Bisa saja dimanfaatkan oleh oknum dari perusahaan untuk melakukan pungutan lain yang memberatkan PMI dan keluarganya yang menimbulkan cost proses penempatan yang tinggi. Ini harus kita hindari,” tekannya.

Dalam pandangannya terhadap kontribusi bagi ekonomi daerah, Gede Aryadi mengatakan PMI sejak menjalani masa persiapan penempatan telah memberikan kontribusi bagi daerah. “(Contoh) saat proses medical check up mereka membayar ke instansi kesehatan dan lain-lain, itu merupakan kontribusi pendapatan kepada negara dan daerah,” katanya.

Tetapi terkait ide pelibatan bank daerah sebagai media remitansi dan transaksi keuangan lainnya dinilai menarik. Tentu dengan tetap mengindahkan norma yang berlaku dalam mempermudah PMI dan keluarganya bertransaksi. “Saya setuju,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) H Muazzim Akbar mengatakan, sejak pemberlakuan zero cost penempatan PMI ke luar negeri tidak ada biaya lagi dikeluarkan bekerja di negara tujuan.  Semua biaya dikatakan menjadi tanggungan perusahaan di negara penempatan. Dari mulai persiapan, pemberangkatan, hingga penempatan. “Jadi semua zero cost atau gratis,” katanya.

Baca Juga :  Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Bila PMI dikenakan retribusi masih ideal di mana nilainya harus mempertimbangkan semua aspek. “Sehingga PMI juga bisa berkontribusi bagi daerah,” ujarnya.

Berikutnya Muazzim juga melihat peluang besar PMI ikut serta menguatkan bank daerah. Yang antara lain dapat dilakukan dengan penggunaan transaksi keuangan PMI dengan keluarga menggunakan perantara bank daerah. “Jadi setiap PMI yang berangkat kerja, keluarganya dibekali dengan rekening Bank NTB,” katanya mencontohkan.

Potensi PMI sebagai nasabah bank daerah begitu besar. Terbukti dalam tiga bulan sejak moratorium pengiriman PMI dicabut sudah 12 ribu yang diterbangkan ke berbagai negara tujuan. “Sedangkan potensi ke depannya mencapai 30 ribu,” ujarnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks
/