alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Pemprov NTB Putar Otak Cari Jalan Tutup Utang

MATARAM-Rencana penjualan asset untuk menutupi utang Pemprov NTB bukan perkara mudah.  Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi yang dikonfirmasi Lombok Post mengatakan opsi ini belum klir di bahas di internal dewan.

“Ya masih kita pikirkan,” katanya, kemarin (21/1).

Bahkan Mori mengisyaratkan bisa saja jual aset ini urung, bila akhirnya ada cara lain yang lebih baik.

“(Jadi) belum pasti juga,” tekannya.

Rumor jual aset ini belakangan memantik perhatian khalayak ramai.

Jerat utang, baik karena utang di PT SMI dan belanja ‘berlebihan’ di tahun 2021 yang tidak sesuai dengan pendapatan, relatif tidak produktif terhadap stabilitas isu pemerintahan di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah-Rohmi Djalillah.

Partai pendukung pemerintah, berupaya menarasikan utang ini sebagai hal yang wajar karena telaknya pukulan Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi daerah.

Bahkan nada-nadanya sejauh ini, rencana jual aset itu, bakal mulus. Mori mengatakan, usulan mengevaluasi aset yang tidak produktif datang juga dari internal dewan.

Baca Juga :  Soal Tiket MotoGP, Mendagri Diminta Evaluasi Sekda dan Gubernur NTB

“Banggar DPRD dalam berbagai kesempatan juga sudah rekom jual aset,” katanya.

Pilihan menjual aset itu, dianggap paling taktis dan memungkinkan untuk melunasi belanja 2021 yang belum terbayar.

“Pilihan kita tidak banyak,” ujarnya.

Tahun 2022 ini Banggar dan TAPD memprediksi pendapatan baik yang bersumber dari dana transfer pusat, PAD, dan pendapatan yang sah lainnya, mencapai Rp 5,39 triliun.

Angka ini turun dibanding APBD perubahan 2021 Rp 5,73 triliun. Mengapa pemerintah tidak ikat pinggang yang lebih kencang lagi agar utang dibayar lewat pendapatan tahun ini? Tidak ada jawaban eksplisit.

Ketua Fraksi Partai Demokrat NTB TGH Mahalli Fikri juga menyarankan jual aset.

“Potensi kita untuk mendapatkan uang dari pendapatan itu tidak ada lagi,” katanya.

Oleh karenanya pemprov disarankan mempertimbangkan jual aset sebagai langkah yang masuk akal. “Dan tidak melanggar aturan,” katanya.

Jika langkah itu tidak ditempuh persoalan utang ini akan terus berlarut. Justru dinilai tidak produktif bagi perekonomian daerah.

Baca Juga :  Pengamat : Pathul Bisa Gagal Dapat Tiket Pilbup Loteng

“Rekomendasi Banggar untuk membuat fiskal NTB itu supaya sehat, maka harus dengan menjual beberapa aset,” sarannya.

Penjualan aset diharapkan dapat mencapai Rp 400 miliar. Mengingat utang di tahun 2021 Rp 313 miliar. Utang ini juga menjadi masalah karena yang diutangi merupakan pengusaha kecil.

Di sisi lain, ketua komisi V DPRD NTB itu juga heran dengan predikat yang didapat pemerintah dalam tata kelola keuangan daerah. WTP 11 kali berturut-turut dari BPK, namun rupanya hal itu tidak menjamin pengelolaan keuangan daerah membaik.

“Kenapa masih buruk pengelolaan keuangan kita seperti itu?” ungkapnya dengan nada heran.

Diungkapkannya Banggar awalnya memprediksi utang pemprov di tahun 2021 hanya berkisar Rp 80 miliar. Tetapi rupanya membengkak menjadi Rp 300 miliar.

“Jadi sambil kita perbaiki tata kelola keuangan, juga kita lepas aset biar beban utang itu tuntas,” sarannya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/