alexametrics
Minggu, 28 Februari 2021
Minggu, 28 Februari 2021

BPK Diminta Audit Dana Program Zero Waste NTB

MATARAM-Program unggulan Zero Waste terus menuai kritikan. Sejumlah anggota dewan menilai program ini buang-buang duit daerah saja.

“Seperti menyiram air di pasir, begitu disiram airnya tidak kelihatan,” sindir tajam, Sudirsah Sujanto, anggota DPRD NTB, kemarin (22/2).

Sudirsah heran, mengapa program ini bisa jadi unggulan. Padahal secara konsep tidak memiliki arah dan target jelas.

Politisi Gerindra itu mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan anggaran Zero Waste. Dia curiga program ini telah menimbulkan kerugian negara. “Nilai persisnya saya lupa tapi puluhan miliar rupiah, BPK harus turun mengaudit,” seru politisi Gerindra itu.

Lebih aneh lagi, lanjutnya, program Zero Waste yang sempat dilaksanakan Pemprov NTB terkesan mendikte kabupaten/kota. “Padahal yang punya wilayah kabupaten/kota,” ujarnya dengan nada heran.

Seharusnya pemprov lebih mengedepankan upaya koordinasi. Serta mendorong kabupaten/kota berinovasi.

Bukan malah latah, membuat program yang secara kewilayahan tidak masuk ranah pemprov. Dalam Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, fungsi pemprov lebih ditekankan pada koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kinerja kabupaten/kota.

Tetapi dalam evaluasi, praktek Zero Waste yang dilaksanakan pemprov lebih mengesankan mereduksi peran kabupaten/kota. Tidak terlihat pelibatan seperti yang diamanatkan UU tersebut.

Yang ada dan terdengar nyaring, pemprov sudah memberikan hibah ke Bank Sampah.

Tetapi hasilnya tidak terlihat. Sampah bahkan tambah menggunung di berbagai sudut daerah. “Di Lombok Utara, di jalan provinsi, desa, sampai seperti gunung es (semakin meninggi),” cetusnya sambil memperlihatkan foto sampah yang ditemuinya di berbagai tempat.

Di APBD Perubahan 2021 nanti, Sudirsah berharap anggaran Zero Waste termasuk yang direfucusing. “Lebih bermanfaat untuk penanganan Covid-19,” serunya.

Persoalan sampah yang semakin sulit tertangani bahkan telah menjadi keluhan masyarakat di dapilnya. “Setiap yang saya kunjungi pasti yang dikeluhkan sampah, bagaimana mau dibilang berhasil,” tegasnya.

Terpisah, politisi PPP NTB TGH Hazmi Hamzar meminta pemprov menjawab semua pertanyaan dan kritik Zero Waste dengan fakta. “Ya jawab saja dengan fakta,” katanya.

Sikap diam pemprov, malah dapat membuat spekulasi semakin liar di tengah masyarakat. Jika memang sudah ada hasil, sampaikan pada publik apa yang telah dicapai dengan anggaran bermiliar-miliar itu. “Kan program ini sejak dianggarkan sudah jelas (duitnya),” tegasnya.

Dewan sampai saat ini juga belum tahu sudah seperti apa hasil yang diperoleh dari program unggulan itu. “Apakah hanya penyuluhan-penyuluhan saja, kalau penyuluhan di mana? Terus bagaimana hasilnya?” tanya anggota DPRD NTB itu. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks