alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

KPU NTB Tetapkan DPTb , Jumlah Pemilih Berkurang

MATARAM-Jumlah pemilih yang tersebar d 10 kabupaten/kota di NTB dipastikan berkurang. Ini setelah penetapan daftar pemilih tetap tambahan II (DPTb II), karena ada pemilih yang masuk dan keluar.

Penetapan DPTb II ini dilakukan melalui rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri KPU kabupaten/kota, peserta pemilu dan Bawaslu NTB, Kamis (21/3) malam. ”Benar, Ada penurunan,” ujar Ketua KPU NTB Suhardi Soud, kemarin.

Pemilih yang masuk ke wilayah NTB 8.405 orang. DPTb masuk NTB yang mengurus A5 di daerah asal 2.290 pemilih. Sedangkan DPTb yang mengurus A5 di daerah tujuan 6.115 orang. Oleh KPU, ditetapkan pula pemilih tambahan yang keluar dari wilayah NTB sebanyak 9.552 pemilih.

Dari data KPU NTB, daerah yang paling banyak pemilih masuk adalah Mataram 1.990 orang dan Sumbawa 1.765 orang. Sedangkan daerah yang menyumbangkan pemilih keluar paling banyak adalah Lombok Timur 2.105 orang.

Sebelumnya jumlah pemilih yang telah ditetapkan KPU NTB sebanyak 3.668.635. Kini berkurang menjadi 3.667.488 pemilih. Selain DPTb, KPU juga mengidentifikasi adanya daftar pemilih khusus (DPK) 5.941 orang. Rinciannya laki-laki 2.735 dan perempuan 3.206. ”Mereka tersebar di 110 kecamatan, 580 desa/kelurahan dan 2.134 TPS di NTB,” imbuhnya.

Mataram sejatinya punya potensi puluhan ribu pemilih tambahan. Ini berdasar kalkulasi sederhana pelajar dan mahasiswa pendatang. Terkait itu, Suhardi mengatakan semua kembali pada kesadaran pemilih. ”Karena ini tidak dimobilisasi,” imbuhnya.

KPU menolak jika dikatakan pihaknya pasif menjaring pemilih tambahan ini. Dia menegaskan, KPU sudah menyosialisasikannya sejak lama. ”Problemnya apa mereka mau datang mengurus atau tidak. Masyarakat seharusnya aktif karena ini kepentingan individual masyarakat,” tandasnya.

Terkait itu, Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid berharap penyelenggara bekerja maksimal. Memperbaiki kekurangan yang ada, serta terus mempersiapkan diri. Ini penting, mengingat pemilu akan digelar dalam waktu kurang dari satu bulan kedepan. Hal ini harus dilakukan agar pelaksanaan pemilu khususnya di NTB. ”Tidak hanya penyelenggara. Seluruh stakeholder harus bekerja maksimal agar pemilu berjalan aman, lancar, dan sukses,” pesannya. (puj/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks