alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Farouk Beberkan Alasan Gugat Foto Evi di MK

MATARAM-Prof H Farouk Muhammad bertutur panjang soal gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap calon terpilih DPD RI dapil NTB Evi Apita Maya. Dia ingin meluruskan persepsi publik yang terlanjur menganggap ia tak suka lihat foto Evi cantik di surat suara.

Upaya panjang dilakukan Farouk mencari bukti tudingannya. Sampai akhirnya ia tiba pada kesimpulan: Evi telah melakukan kecurangan. Sehingga ia dapat suara terbanyak dalam Pemilihan DPD RI.

“Manipulasi foto dengan metode digital imaging, itu (maksimal) boleh dilakukan sampai 30 persen,” kata Farouk.

Di dunia fotografi atau kecantikan, ia menyebut ada pembatasan dalam editing foto. Pendapat ini ia peroleh dari diskusi dengan pakar fotografi. Maka, ia berkesimpulan seharusnya untuk keperluan administrasi foto di KPU, harusnya lebih ketat lagi. Inilah yang menyemangati Farouk melakukan gugatan.

Dia menegaskan, gugatan itu bukan semata-mata karena Evi terlihat cantik di surat suara. Tetapi, ia berkeyakinan ada informasi bohong yang disampaikan kepada publik. “Bukan fotonya, tapi informasinya pada publik,” tekannya.

Bagi Farouk, informasi diri itu tak hanya sekadar data normatif. Seperti pendidikan, keluarga, dan karir. Tapi juga, menyangkut tentang keaslian foto yang diberikan. “Foto yang dimanipulasi sama saja dengan memanipulasi identitas diri,” tegasnya.

Tak hanya menelusuri keaslian foto. Farouk mencium, ada praktik politik. “Ke mana saja kita pergi mau reses atau kampanye terus dikejar (Bawaslu),” cetusnya.

Para penantang dianggap lebih leluasa berkampanye. Bahkan melakukan praktik politik uang. Farouk telah mengantongi banyak bukti. Hingga dokumentasi Evi mengajak masyarakat memilih ia dengan iming-iming materi.

Bukti itu didapat dari berbagai tempat. Mulai dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, hingga Lombok Timur. “Semua informasi (diduga tempat dilakukan politik uang) kami datangi dan cari orang yang menerima,” tuturnya.

Farouk juga sempat membahas laporan yang ia sampaikan ke Bawaslu. Ia bercerita panjang, proses memasukan laporan yang tercatat di Bawaslu tertulis tanggal 30 April 2019. Sampai akhirnya semua laporannya disebut kedaluwarsa. “Penuh dengan tanda tanya kerja Bawaslu ini,” tudingnya.

Selain memaparkan tentang dugaan pemalsuan dokumen berupa foto dan politik uang, Farouk juga menemukan bukti-bukti yang siap ia paparkan di persidangan. Yakni terkait tudingan penggelembungan suara.

Dugaan ini menguat, menyusul temuannya di lapangan. Bagaimana modus praktik penggelembungan itu ditawarkan. “Dari 72 TPS saja, kita menemukan 889 suara penggelembungan,” bebernya.

Jumlah ini bisa jadi bertambah. Bila semua TPS ditelusuri. Farouk menyebut ia menggugat ini, semata-mata karena ingin menegakan nilai-nilai demokrasi. Mengingat bila persoalan ini tidak diluruskan, akan jadi warisan buruk bagi generasi muda. “Mudah-mudahan tidak ada lagi kecurangan (semacam ini), jangan dianggap gampang,” harapnya.

Paling tidak ia merasa telah melakukan upaya terbaik. Agar dikemudian hari, tidak lagi ada cara-cara tidak sehat yang dapat menganggu jalannya demokrasi dan rasa keadilan.

Sementara itu, Evi Apita Maya yang dihubungi Lombok Post memilih irit bicara. Ia hanya sempat membenarkan bila MK telah memutuskan melanjutkan pemeriksaan perkara yang dimohonkan Farouk atas dirinya. “Iya,” jawab Evi melalui pesan pendek.

Namun ia enggan menanggapi putusan itu. Evi juga belum mau menyampaikan langkah selanjutnya. Termasuk upayanya menyiapkan saksi-saksi sebagai pihak terkait di persidangan. “Semua sudah saya serahkan sama KPU, Bawaslu, dan kuasa hukum saya. Silakan tanya kuasa hukum saya,” tutupnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks