alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

MATARAM-Belum usai keresahan para anggota dewan, wajib mundur bila mau menyebrang jadi kepala daerah. Sesuai yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kini, muncul keresahan baru. Masa jabatan Kepala Daerah hasil dari Pilkada serentak 2020, berlangsung selama empat tahun.

“Ya 2024 ada Pilkada serentak, berdasarkan UU no 10/2016,”  kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud.

Dengan kata lain, masa jabatan kepala daerah yang tadinya lima tahun berkurang satu tahun. Suhardi menyebut hal ini sudah jadi kesepakatan bersama. Sehingga bisa jadi produk hukum. “Kan sudah jadi kesepakatan,” imbuhnya.

Berkurangnya masa jabatan satu tahun ini bisa menambah kendornya semangat para figur. Setelah sebelumnya figur berlatarbelakang anggota dewan wajib mundur bila ingin jadi kepala daerah.

Sudah jadi rahasia umum, posisi kepala daerah merupakan jabatan politik menggiurkan. Meraup pundi-pundi kekayaan di balik kekuasaan.

“Menjadi kepala daerah itu, harus diniatkan pengabdian,” kata pengamat politik dari UIN Mataram Dr Kadri.

Berkurangnya masa jabatan satu tahun diakui Kadri, dapat mengurangi pendapatan kepala daerah. Namun ia yakin hal ini, tidak sampai merontokkan minat para figur bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Kalaupun ada mungkin hanya cost politik yang akan diirit para calon,” prediksinya.

Jadi, tidak sampai membuat para calon balik kanan. Kadri memprediksi paling yang akan dikurangi adalah cost politik. Bagaimanapun para figur tentu tidak ingin rugi. Pengeluaran selama masa kampanye politik akan dirasionalkan dengan masa jabatan yang selama empat tahun.

“Berhitung mengembalikan cost politic yang sudah dikeluarkan,” ulasnya.

Singkatnya, para calon akan lebih hemat belanja politik. Semisal biaya untuk kampanye dan menggerakan mesin politik yang dikurangi. Bagi Kadri ini sesuatu yang lumrah dalam politik.

“Hukum ekonomi, jumlah yang dikeluarkan harus mempertimbangkan jumlah yang diperoleh,” ujarnya.

Namun di luar sekadar untung rugi, Kadri mengatakan dimensi politik lebih luas dari itu. Dalam politik ada aktualisasi diri hingga eksistensi diri yang juga diincar para figur. Semuanya tentu tidak bisa dinilai dengan materi.

“Berapa lamapun mereka menjabat, tetap saja mereka disebut kepala daerah,” tandasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dilantik Lusa, Kontribusi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Dinanti

"Kita mengambil tema meneguhkan semangat kepemudaan untuk Kota Mataram maju dan religius," kata Ketua PDPM Kota Mataram Iskandar.

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks