alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi Covid 19. “Singapura dan Prancis telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses di skala makro,” terang dia.

Yang harus dilakukan sekarang adalah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atau merevisi Peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur pilkada di masa pandemi. Revisi peraturan sangat mendesak dilakukan.

Politikus Partai Golkar itu juga para cakada untuk menjadi influencer dalam penerapan disiplin protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. “Seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan dan penghitungan suara,” terang mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Menurutnya, pilkada serentak menjadi tanggung jawab bersama. Mereka yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan, maka harus diberi sanksi tegas. Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pilkada harus diatur dengan tegas dan jelas dalam undang-undang atau peraturan.

Legislator asal Dapil Lampung itu optimis KPU mampu menyelengarakan pilkada serentak dengan sukses, jika didukung semua pihak. “Semuanya harus saling gotong royong dan selalu mengingatkan dalam menerapkan protokol kesehatan,”ungkapnya.

Azis mengatakan, pilkada bisa dijadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor protokol kesehatan. “Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi,” ajaknya.

Dia menambahkan bahwa roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan. Cakada harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kenormalan baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Sementara itu, M Din Syamsuddin, presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengatakan, langkah DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu yang tetap melaksanakan pilkada serentak merupakan bentuk kediktatoran konstitusional atau constitutional dictatorship.

Padahal, kata dia, banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang meminta penundaan pilkada. Menurutnya, apa yang disuarakan NU, Muhammadiyah, Majelis-Majelis Agama, KAMI, dan berbagai LSM adalah aspirasi riil rakyat yang sangat prihatin terhadap persebaran Pandemi Covid-19 yang masih meninggi.

Mereka semata-mata ingin menyelamatkan  rakyat dari wabah dan marabahaya. “Namun sayang, suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh Pemerintah san DPR,” terang tokoh asal Sumbawa, NTB itu.

Din menegaskan bahwa sikap keras kepala pemerintah dan DPR  jelas menunjukkan pengabaian dan pengingkaran terhadap aspirasi rakyat. “Sikap demikian dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi dan amanat rakyat,” tegasnya.

 

Indeks Kerawanan Pilkada

 

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali memperbaharui data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 untuk ketiga kalinya, kemarin (22/9). Pembaharuan dilakukan untuk merespon kondisi terbaru akibat semakin luasnya penyebaran COVID-19, tak terkecuali di daerah pelaksana Pilkada.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam IKP sebelumnya, hanya ada empat aspek yang menjadi indikator kerawanan. Yakni sosial-politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi. Namun dalam IKP terbaru, pihaknya menambah indikator kerawanan akibat pandemi.

“Pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020,” ujarnya saat merilis IKP di Kantor Bawaslu RI, kemarin.

Dalam melihat indikator kerawanan sebuah daerah Pilkada terhadap pandemi, lanjut dia, bawaslu mengukur dari beberapa variabel. Yakni jumlah penyelenggara yang terinfeksi atau meninggal akibat covid,penyelenggara yang tidak taat protokol kesehatan, lonjakan pasien covid di daerah, dan jumlah penyelenggara yang mundur akibat COVID.

Selain itu, variabel lainnya adalah perubahan status zonasi sebuah wilayah, penolakan tokoh atau ormas terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemi serta informasi terkait penanganan COVID oleh faskes. Dari berbagai variabel tersebut, Bawaslu menyimpulkan ada 50 daerah di level kabuppaten/kota yang masuk rawan kategori tinggi. Jumlah itu meningkat dibanding data Bawaslu Juni lalu yang hanya 26 daerah.

“Yang rendah 85 kabupaten kota, kemudian yang sedang di 126 kabupaten kota yang tinggi di 50 kabupaten/kota,” imbuhnya. Untuk daerah yang paling rawan akibat pandemi, Bawaslu menempatkan Kota Depok di posisi paling atas. Di ikuti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Manado di posisi lima besar.

Sementara di level provinsi, dari sembilan yang menggelar pemilihan gubernur, Bawaslu menetapkan semuanya masuk rawan tinggi. Di mana Kalimantan tengah, Sumatera barat, dan Sulawesi Utara menempati tiga besar.

Atas dasar tersebut, lanjut Afif, Bawaslu memberikan sejumlah rekomendasi. Khususnya daerah dengan kerawanan tinggi. Yakni penyelenggara, peserta dan pemilih harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Kita juga berharap penyelenggara, pemda, Satgas berkoordinasi secara berkelanjutan dalam keterbukaan informasi terkait perkembangan kondisi pandemi,” tuturnya.

Selain itu, Afif juga meminta koordinasi kepolisian dan satgas COVID setempat dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan. “Ketertiban hukum, aturan, ketertiban politik jadi kata kunci untuk kita bisa melanjutkan tahapan pilkada,” kata pria asal Sidoarjo itu.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menambahkan, IKP diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menghadapi masa kampanye. Daerah dengan kategori rawan tinggi misalnya, dapat menyiapkan upaya mitigasi yang lebih maksimal. “Untuk mencegah penyebaran covid lebih luas,” pungkasnya. (far/lum/JPG/r6)

 

Daerah Dengan Kerawanan Tertinggi Akibat Pandemi

  1. Kota Depok
  2. Kabupaten Kotawaringin Timur
  3. Kota Bukittinggi
  4. Kabupaten Agam
  5. Kota Manado
  6. Kabupaten Bandung.
  7. Kabupaten Sintang
  8. Kabupaten Sumbawa Barat
  9. Kabupaten Bone Bolango
  10. Kota Bandar Lampung

 

Sumber: Bawaslu

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks