Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Berkarya NTB Desak Pemprov Proses PAW Jalaludin

MATARAM-DPW Partai Berkarya NTB kembali menyurati Pemerintah Provinsi NTB untuk memproses usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD NTB dari partai Berkarya atas nama Jalaludin ke Haerudin. Langkah ini ditempuh menyusul, gugatan yang dilayangkan pihak Jalaludin atas Gubernur NTB dan DPW Partai Berkarya NTB mental di Pengadilan Negeri Mataram.

“Kami sudah menyurati pemprov untuk memproses SK pergantian (ke Mendagri),” kata Ketua DPW Partai Berkarya NTB Agus Kamarwan, kemarin (21/11).

Menurutnya tidak ada alasan lagi menunda PAW. Mengingat sudah ada putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mataram atas perkara yang diajukan pihak Jalaludin yang dinilai salah mengajukan gugatan. “Harusnya SK sudah bisa dikeluarkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Berkarya Gagal Lolos Pemilu, Ajakan Lompat Partai Muncul

Pengadilan Negeri Mataram telah menerbitkan surat dengan nomor W25-U1/5014/HK.02/11/2022. Di mana surat itu ditujukan pada Sekretaris Daerah NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Up Kepala Biro Pemerintahan dan Otda dengan perihal menjawab permintaan informasi.

Dikatakan dalam beberapa poin di surat itu bahwa benar Pengadilan Negeri Mataram telah mengeluarkan SK dengan nomor W25.UI/3808/HK.03/9/2022 tanggal 6 September 2022 yang menyatakan bahwa hingga tanggal tersebut Jalaludin tidak terdaftar sebagai penggugat ataupun tergugat di dalam register perkara perdata serta di dalam aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Mataram.

Berikutnya bahwa perkara perdata yang diajukan Jalaludin kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 September 2022 dengan registrasi nomor 221/Pdt.G/2022 PN Mtr telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 14 November 2022. Di mana hasilnya: mengabulkan eksepsi tergugat II dan Tergugat III; Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 765 ribu.

Baca Juga :  KPU Mataram Umumkan 30 Nama Anggota PPK

Selanjutnya, masih melalui surat itu, perkara perdata tersebut terdaftar sebagai perkara perbuatan melawan hukum, bukan terdaftar sebagai perkara partai politik sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Jadi gugatan (yang dilayangkan pihak Jalaludin) salah kamar,” kata Agus Kamarwan.

Sementara itu, terpisah Jalaludin diminta tanggapan terkait perkaranya yang mental, enggan memberi tanggapan. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks