alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Wabah Korona, Kemendagri Optimis Pilkada Serentak Tetap Digelar 9 Desember

JAKARTA–Pemerintah akhirnya menyampaikan sikapnya terkait nasib pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan, pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi keberlangsungannya hingga sampai kapan. Di sisi lain, tuntutan keberlangsungan proses demokrasi harus tetap berjalan.

”Kita harus optimistis bahwa kita bisa melaksanakan pilkada ini,” ujarnya kemarin (22/5). Dia menyebut jajaran pemerintah seperti Kementerian Kesehatan hingga Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 siap mendukung pelaksanaannya dengan menerapkan protokol kesehatan. ”Saya kira kondisi dan syarat itu bisa diatasi,” terangnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menambahkan, pihaknya sudah mengkaji pemilu secara global pada masa pandemi. Ada 26 negara di dunia yang tetap menjalankan. ”Hampir semuanya menunjukkan spirit nationnya yang luar biasa,” imbuhnya.

Indonesia, lanjut dia, bisa melakukan hal serupa. Yang terpenting, pelaksanaannya bisa diikuti dengan memenuhi protokol kesehatan. Akmal mengatakan, Kemendagri juga sudah melakukan kajian sebagai bahan masukan ke KPU untuk menjalankan tahapan pada masa pandemi.

Untuk tahap pemutakhiran data pemilih misalnya, Kemendagri mengusulkan agar prosesnya menggunakan standar kesehatan yang ketat. Petugas harus memiliki syarat sehat dan memperhatikan physical distancing. Kerja tersebut, kata Akmal, sudah bisa dilakukan relawan Kementerian Sosial dalam menyisir data bansos.

”Relawan dari Kemensos dapat bekerja dengan baik,” ungkapnya. Contoh lain dalam pendaftaran pasangan calon, Kemendagri mengusulkan agar tata caranya ditata. Misalnya, cukup diwakilkan beberapa orang tanpa iring-iringan.

Akmal menambahkan, jika menunggu pandemi selesai, akan sangat sulit. Apalagi, WHO sudah menyebut pandemi akan berlangsung hingga dua tahun. ”Apa iya September 2021 selesai? Lalu, sampai kapan kita menunda terus,” tuturnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, sebagaimana disampaikan dulu, opsi 9 Desember bisa saja dilaksanakan. Hanya, ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Dari sisi regulasi misalnya, apakah mungkin teknis tahapan pilkada disesuaikan, sementara UU 10/2016 sudah mengatur rigit.

”PKPU nggak boleh bertentangan dengan UU. Suatu saat bisa dipersoalkan pasangan calon, bahaya,” ujarnya.

Kemudian dari sisi anggaran, implikasi penggunaan protokol kesehatan juga tidak sederhana. Dari hitungan KPU, untuk yang paling minim seperti masker saja, kebutuhannya sangat besar. Setidaknya penyelenggara harus menyediakan 105 juta masker untuk pemilih dan petugas di 270 daerah.

Selain itu, untuk hand sanitizer, jika setiap TPS menyediakan satu, akan dibutuhkan 150 ribuan botol. ”Termasuk sembilan petugas per TPS. Di negara lain, mereka memfasilitasi petugas dengan APD,” imbuhnya. Jumlah anggaran tersebut bisa bertambah jika nanti kebijakan pengurangan jumlah pemilih per TPS dijalankan. ”Konsekuensi anggaran yang harus ditanggung sangat besar,” tuturnya.

Selanjutnya, dari sisi kultur, KPU mempertanyakan apakah masyarakat sudah mampu menjalankan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan. Sebab, jika tidak mampu, pilkada akan menjadi klaster persebaran baru. ”Apakah cukup waktu, kultur masyarakat bisa menerima new normal dan menjalankan,” kata dia.(JPG/r2)

Prasyarat Pilkada 9 Desember 2020 Versi KPU

  1. Pandemi Covid-19 harus sudah mereda.
  2. Jika belum reda dan tetap dilaksanakan, harus memenuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.

Implikasinya:

  • Kebutuhan anggaran berpotensi naik untuk menjamin ketersediaan protokol kesehatan.
  • Pemerintah harus membantu dan menjamin publik bisa beradaptasi dengan new normal.
  • Penyesuaian teknis tahapan berpotensi tidak sejalan dengan UU Pilkada dan bisa dipersoalkan paslon yang kalah pasca coblosan.

Sumber: Paparan ketua KPU RI

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Bawaslu Dorong Pendaftaran Sengketa Online

Penetapan pasangan calon Pilkada 2020 akan dilakukan pada lusa mendatang (23/9) di Kantor KPU masing-masing daerah. Bawaslu kini mulai mempersiapkan diri menghadapi sengketa pencalonan. Sebab diperkirakan, bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan membawa kekecewaannya ke Bawaslu.

Ada Apa dengan Pulau-pulau Kecil?

SAYA diundang oleh Ketua LPPM Unram, Dr. Muhammad Ali dalam diskusi untuk merevisi Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram lima tahun ke depan. Salah satu bagian yang cukup alot diskusinya adalah ketika mendiskusikan fokus penelitian di Unram. Mengapa harus ada fokus?

Penyuntikan Vaksin Korona Untuk Warga Dimulai Januari 2021

Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.
Enable Notifications    Ok No thanks