alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

Tahan Rp 81 Miliar, Pemprov NTB Diminta Bayarkan Hak Kabupaten Kota

MATARAM-‘Perang’ statemen terbuka antara dua politisi Udayana tengah berlangsung.

Bermula dari pernyataan politisi PDIP NTB H Ruslan Turmuzi yang membongkar kewajiban bayar Pemprov NTB mencapai Rp 685 miliar lebih di tahun 2021. Bagi Ruslan kewajiban bayar itu sama saja dengan utang pemprov, akumulasi sejumlah item utang.

Pernyataan itu kemudian dibantah Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi. Pernyataan Ruslan dianggap didramatisir.

Ruslan yang dikonfirmasi tanggapan Mori mengulum senyum. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB itu lantas menanyakan data acuan Mori menyebut Rp 685 miliar lebih bukan utang.

“Kalau alasannya karena ada persoalan administrasi, kok tidak tertulis di SILPA?” katanya pada Lombok Post, kemarin (21/6).

Dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan 2021 tercatat uang di kas daerah sebesar Rp 81,15 miliar. Jumlah itu jauh mengakomodir besaran kewajiban bayar Pemprov NTB Rp 685 miliar.

Sebaran SILPA itu antara lain Kas Daerah Rp 5,33 miliar; BLUD Rp 78,02 miliar; Bendahara Dana BOS Rp 799,36 juta; kas Lainnya 1,5 miliar.

“(Karena tidak ada di SILPA) artinya (pemprov) bayar utang pakai uang sekarang (APBD 2022),” katanya menyimpulkan.

Politisi asal Lombok Tengah itu melihat langkah pemprov menyedot uang belanja tahun ini untuk membayar separo kewajiban bayar dari total Rp 685 miliar akan kembali mengganggu postur APBD 2022.

“(Pihak Pemprov beralasan) belum bisa dibayar di triwulan ke empat (tahun 2021 karena masalah administrasi), sehingga akan dibayar di triwulan pertama tahun ini (2022, Red). Berarti itu artinya menunda pembayaran (sehingga tidak mau disebut sebagai utang), tetapi kan harus muncul dan tercatat di SILPA,” tegasnya lagi.

Belum lagi SILPA tahun 2021 sebesar Rp 81,15 miliar, tidak semuanya dapat digunakan semau oleh pemprov. “Karena ada SILPA bebas (bisa diutak-atik), ada yang SILPA tidak bisa diutak-atik, karena peruntukannya sudah jelas,” paparnya.

Baca Juga :  NTB Optimis Gelar F1, 10 Hotel Bintang Lima Dibangun Bertahap

Oleh karena itu, bantahan Mori dianggap tidak memiliki konstruksi data yang kokoh.

“Kalau dikatakan belum terbayar itu baru benar. Tapi kalau dikatakan sudah dibayar, pakai uang dari mana? Pasti pakai APBD saat ini,” tebaknya.

Dikatakan lagi, kewajiban bayar Rp 865 miliar lebih merupakan akumulasi antara utang tahun 2020 sebesar Rp 280,78 miliar, ditambah utang tahun 2021 sebesar Rp 404,27 miliar.

Ruslan menduga, refocusing yang dilakukan pemprov NTB belum lama ini merupakan strategi menutupi utang tahun 2020 sebesar Rp 280,78 miliar.

“Utang 2020 (Rp 280,78) dibayar pakai APBD 2022, pakai apa? Pakai refocusing,” ujarnya.

Tetapi yang jadi permasalahan, utang tahun 2020 bisa diselesaikan, namun ‘lubang’ baru menganga di tahun 2022 dan akan terakumulasi dengan sisa utang tahun 2021.

“Ada bagian orang yang diambil (dalam postur APBD 2022), ini akan jadi utang lagi (di tahun berikutnya),” paparnya.

Bila pola ini terus berlanjut, besar kemungkinan akhir kepemimpinan Dr H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalillah akan meninggalkan utang besar bagi NTB. Apalagi jumlah ini belum ditambah dengan utang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) plus bunganya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh Zul-Rohmi agar akhir kepemimpinannya tidak meninggalkan utang dengan kembali pada program prioritas.

Sedangkan yang non prioritas sudah saatnya dipotong agar tidak menjadi penyakit NTB di masa yang akan datang.

“Makanya yang penting sekarang ini, refocusing belanja sekretariat Gubernur, direktif, dan belanja hibah, yang tidak masuk dalam program prioritas,” tegasnya.

Baca Juga :  Bantuan JPS Gemilang Harus Sesuai Kebutuhan Warga Terdampak Korona

Yang tak kalah penting juga, Ruslan meminta Pemprov NTB segera menyalurkan uang yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

“Ada bagi hasil kepada kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemprov wajib dibayarkan dengan nilai Rp 81,711 miliar,” ujarnya.

Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat itu menilai dana yang ditahan pemprov itu, sangat dibutuhkan kabupaten/kota dalam melakukan pembangunan.

“Hal ini sesuai amanat dalam Undang-Undang (UU) no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi membantah utang pemprov mencapai Rp 865 miliar.

“(Kalau itu disebut utang) maaf ya, itu terlalu di dramatisir,” katanya.

Mori meyakini total utang pemprov saat ini sudah jauh berkurang. “Menjadi sekitar Rp 80-an miliar,” jelasnya.

Dikatakannya yang bisa disebut sebagai utang pemprov sebelumnya Rp 227 miliar lebih.

Bahkan dari Rp 227 miliar itu telah dilakukan pembayaran separo sehingga saat ini tersisa Rp 80-an miliar.

Diakuinya memang ada kewajiban bayar mencapai Rp 685 miliar lebih.

“Memang tercatat secara administratif itu mencapai angka Rp 685 miliar. Akan tetapi, setengah dari itu atau sekitar Rp 312 miliar sejatinya bukan utang,” ulasnya.

Namun itu dinilai sebagai kewajiban pemprov yang belum bisa terbayarkan karena beberapa hal yang sifatnya teknis administratif.

“Termasuk di dalamnya sekitar Rp 62,5 miliar, merupakan tagihan pembayaran Perda Percepatan Jalan yang harusnya dibayarkan dari pinjaman PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), yang tidak sempat dibayarkan TA 2021,” jelasnya.

Dikatakannya pemprov tidak membayar bukan karena nunggak tidak punya uang.

“Uang untuk membayarkannya ada. Jadi karena gak sempat dibayarkan di akhir TA 2021, dicatatlah sebagai utang,” jelasnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/