alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

PBB Loteng Ragukan SK Dukungan untuk Dwi-Normal

MATARAM-Politik Lombok Tengah (Loteng) kembali riuh. Beredar foto SK B.1-KWK PBB untuk Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) H Dwi Sugianto-HL Normal Suzana.

SK B.1-KWK itu ditandatangani Ketua Umum PBB Prof Dr Yusril Ihza Mahanendra dan Sekretaris Jendral Alfiansyah Noor pada tanggal 27 Juli 2020. Foto ini lantas memantik perbincangan ramai terkait arah politik PBB. Sebab sebelumnya PBB disebut-sebut masih memberi kesempatan pada Habib Ziadi Thohir (HZT).

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua DPC PBB Loteng Legewarman meragukan B.1-KWK itu. “Saya menyimpulkan meragukan keabsahan SK (B.1-KWK) itu,” katanya, Sabtu (22/8).

Sejak foto B.1-KWK itu beredar Lege berinisiatif mengonfirmasi ke DPP PBB. “DPP kemudian menceritakan secara detail asal muasalnya dan alur pemberian SK,” katanya.

Menurutnya fisik B.1-KWK PBB masih ada di DPP PBB. Belum ada penyerahan pada Bapaslon manapun. Sehingga dukungan final PBB belum bisa diklaim oleh siapapun.

Lege lantas mempersilakan ke para bapaslon lebih aktif lagi mencari dukungan partai politik. Beromba-lomba mencari partai koalisi dan meraih SK B.1-KWK-nya.

Arah dukungan PBB tidak lagi terkunci pada HZT seperti yang dinarasikan selama ini. Kesempatan saat ini terbuka pada Bapaslon yang telah berproses di PBB. “Maka dengan kondisi saat ini kita akan berikan peluang kepada Bapaslon melengkapi syarat dukungan,” ulasnya.

Syarat utama yakni SK dan B.1-KWK dari partai lain. Sehingga tercukupi dukungan partai koalisi mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada) di Loteng. “Siapa yang lebih cepat dapat SK partai lain maka dialah yang akan kami perioritaskan,” terangnya.

DPC PBB Loteng lantas memberi deadline dalam satu minggu ke depan. Bila tidak ada figur atau Bapaslon yang memperoleh dukungan partai politik dengan koalisi yang cukup, maka DPC PBB Loteng akan memilih sendiri ke mana arah dukungan politik. “Sampai tanggal 28 Agustus ini,” tegasnya.

Sementara itu, Bakal Calon Bupati (Bacabup) H Dwi Sugianto menjamin B.1-KWK PBB itu sah. “Silakan ditanya ke DPP PBB,” katanya.

Dwi mengakui fisik B.1-KWK itu memang belum diserahkan secara resmi padanya. “Kan harus ada prosesi penyerahan, itu memang belum,” katanya.

Tetapi belum diserahkannya fisik SK bukan berarti menganulir kebenaran SK itu. Foto B.1-KWK PBB itu bahkan telah digunakan Dwi untuk membangun komunikasi dan meyakinakan partai lain bahwa Dwi-Normal telah mendapatt dukungan dari PBB. “Kita gunakan untuk komunikasi politik,” ulasnya.

Sementara tuntutan PBB untuk membangun partai koalisi, Dwi mengatakan konsisten membidik partai mungil di loteng untuk dikoalisikan. Diantaranya PBB 4 kursi, NasDem 3 kursi, Hanura 2 kursi, PAN 1 kursi, PDIP 1 kursi. “Bahkan yang terbaru Berkarya (1 kursi) akan bergabung ke kami,” ulasnya.

Bila koalisi partai mungil ini terwujud Dwi-Normal berpeluang kuasai 12 kursi. Jumlah ini melebihi syarat minimal 10 kursi di Pilbup Loteng. “Iya dari awal kami sudah membina partai-partai (mungil) itu, sudah terbangun koalisi juga kan (di tingkat daerah),” pungkasnya. (zad/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks