alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Polemik PAW DPRD NTB, Berkarya Tunggu Keputusan KPU

MATARAM-Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD NTB dari partai Berkarya, masih sedang diproses KPU NTB. Namun karena ekstra hati-hati, KPU belum dapat memastikan apakah usulan itu sesuai dengan data base atau tidak.

Kabarnya juga proses hukum yang masih berjalan akibat dualisme kepemimpinan di partai itu antara Muchdi Pr dan Hutomo Mandala Putra (HMP), juga masuk dalam pertimbangan KPU NTB.

“Jadi karena keputusan (KPU) belum final (masih dalam proses kajian KPU), maka sikap kami saat ini menunggu (sampai KPU selesai melakukan kajian),” kata Agus Kamarwan, ketua DPW Partai Berkarya versi Muchdi Pr, kemarin (23/1).

Hanya saja, Agus Kamarwan mengatakan ada beberapa fakta hukum yang harus diketahui publik luas.

Di antaranya, polemik hukum pada struktur kepengurusan Berkarya antara Muchdi Pr yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan HMP, telah terjadi sejak tahun 2020.

“Selama tahun 2020 sampai 2022 sudah dua kali PAW yang dilakukan di Berkarya,” ungkapnya.

Pertama, di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. “Itu sudah dilantik oleh DPRD dan dapat SK dari Gubernur,” terangnya.

Kedua, di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. “Itupun telah selesai,” jelasnya.

Dengan kata lain, sekalipun terjadi sengketa kepengurusan antara kubu Muchdi Pr dan HMP, proses PAW tetap bisa dilakukan. Mengacu pada SK kepengurusan yang sah dan diakui oleh negara.

“Jadi kalau merunut peristiwa hukum, ini artinya partai Berkarya yang harus dilayani adalah yang diakui oleh Menkumham,” tekannya.

Baca Juga :  Gde Batu Lengser, Abdul Rahman Naik Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram

Berikutnya, pria berlatar pendidikan hukum itu mengatakan, tidak selamanya polemik kepengurusan di pusat dengan serta merta menjadi sengketa di daerah.

Namun bila terjadi sengketa di tingkat provinsi, maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada keputusan DPP partai terkait yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

“Sementara kami di NTB tidak ada sengketa, baik dari kubu HMP atau pihak lain, tidak ada yang keberatan terhadap struktur kami (di provinsi),” ujarnya.

Jangan sampai, kata Agus Kamarwan, KPU dan DPRD malah melayani pihak yang tidak disahkan oleh negara. Sedangkan pihak yang diakui negara diabaikan.

“Kalau itu yang terjadi kan terbalik, masa mau memberikan pelayanan pada yang tidak sah,” ulasnya.

Namun demikian, pihaknya masih berbaik sangka pada proses yang tengah dilakukan oleh KPU NTB.

“Saya pikir orang di KPU itu orang yang sangat profesional, mengerti hukum dan mereka memahami bahwa selama belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (inkrah), maka yang berlaku itu adalah keputusan Kemenkumham,” ujarnya.

Apakah pihaknya kecewa dengan sikap sementara KPU?

“Ya kalau kecewa sih tidak, kami menganggap hal yang wajar KPU berhati-hati, menganalisa, dan mempertimbangkan hukum, sebelum membuat putusan,” ujarnya.

Karenanya, saat KPU menyampaikan masih dalam proses untuk mengkaji dengan data base, pihaknya dapat menerima alasan itu dengan baik.

Baca Juga :  Hilman Serap Aspirasi di 24 Titik di Lombok Tengah

“KPU harus membandingkan, apakah benar kepengurusan kami yang diakui negara, memverifikasi apakah sesuai dengan Sipol, dan lain-lain,” ulasnya.

Barulah setelah semua proses itu dilakukan dengan cermat dan KPU telah mendapat jawaban yang valid, baik dari Kemenkumham dan KPU RI, dan partai, pihaknya kembali akan memprogres usulan PAW yang telah diajukan

“Kami tidak akan tergesa-gesa, setelah semuanya jelas dan terang barulah kami akan mengambil sikap hukum (pengajuan PAW),” pungkasnya.

Seperti diketahui Agus Karmawan mengajukan PAW pada dua anggota DPRD NTB dari partai Berkarya. Antara lain atas nama Jalaludin dan A Kahar M Rifai (Alm.).

Sebelumnya, Ketua KPU NTB Suhardi Soud membenarkan pihaknya meminta tambahan waktu.

“Kita perlu melakukan klarifikasi mendalam terhadap usulan ini,” katanya.

KPU juga tidak bisa mengabaikan situasi yang tengah terjadi di tubuh partai Berkarya. Seperti diketahui dualisme — bahkan kini menjadi tiga kepengurusan — masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah dan berhak atas partai yang dibangun Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu.

“Iya benar (kami meminta tambahan waktu), sudah kita verifikasi banyak pihak,” imbuhnya.

Termasuk juga memverifikasi partai Berkarya sesuai petunjuk KPU RI. Mengedepankan kehati-hatian dalam proses ini ditegaskannya amat penting.

Meminimalisir kesalahan dan peluang gugatan hukum. Sehingga hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita juga memperhatikan dinamika partai Berkarya, yang jelas semua masih dalam proses, tunggu saja,” pungkasnya. (zad/r2)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/