alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Musda Golkar Ditunda, Kepengurusan Suhaili Diperpanjang

MATARAM-Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi NTB hingga kemarin belum mendapat jadwal dari DPP Partai Golkar. Alhasil pelaksanaan Musda masih menjadi tanda tanya sampai hingga saat ini.

Beberapa kali panitia daerah mengusulkan tanggal pelaksanaan Musda. Tetapi tidak ada satupun yang sesuai dengan harapan. “DPP yang tentukan jadwalnya,” kata politisi Golkar NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, Senin (24/8).

Padatnya agenda DPP pun disebut-sebut menjadi penyebab Musda ditunda berulang kali. Situasi ini sempat membuat internal Golkar NTB limbung. Terutama akibat perbedaan tafsir status kepengurusan DPD Partai Golkar NTB.

Seperti diketahui dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar diputuskan Musda Golkar Provinsi harus digelar paling lambat tiga bulan setelah Munas. Kini batas waktu itu sudah lewat tetapi Musda Golkar di NTB tetap belum ada kejelasan.

Baca Juga :  Suhaili Kritik Program JPS Gemilang Minim Koordinasi

Isvie mengatakan pada situasi seperti saat ini maka kepengurusan diperpanjang. Sampai terbit penjadwalan Musda dari DPP. “Setahu saya, kepengurusan DPD kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada juga diperpanjang,” terangnya.

Demikian pula bagi kepengurusan DPD Golkar Provinsi NTB yang sampai saat ini masih menunggu jadwal. “(Jabatan ketua) Insya Allah (diperpanjang), iya (sekretaris juga),” ulasnya.

Sehingga seharusnya tidak ada lagi perdebatan apakah kepengurusan Golkar Provinsi NTB saat ini masih sah atau sudah demisoner. Kecuali ada keputusan lain yang terbit dari DPP. “Saya kira semua itu DPP yang putuskan,” tegasnya.

Isvie pun belum berani memastikan apakah Musda akan digelar sebelum atau sesudah pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada). Tetapi Isvie meyakinkan Musda tidak akan sampai  mengganggu proses pengusulan figur. “Saya kira tidak,” tepisnya.

Baca Juga :  Ditunda Lagi, Suhaili Pastikan Musda Golkar NTB Bulan Ini

Usulan Cakada dari Golkar telah melalui mekanisme sendiri. Diusulkan dari DPD kabupaten/kota ke DPP melalui DPD provinsi. “Hampir semua sudah rampung dan saat ini berproses di DPP,” terangnya.

Sementara untuk pendaftaran di KPU kabupaten/kota, masih bisa menggunakan tanda tangan ketua DPD kabupaten/kota saat ini. “Ya kan karena diperpanjang,” pungkasnya.

Pengamat politik UIN Mataram Agus melihat Musda Golkar Provinsi NTB yang belum jelas berakibat pada peta politik di beberapa daerah. Lombok Tengah (Loteng) misalnya masih sangat cair dan dinamis karena beberapa partai masih menuggu arah politik partai warisan orde baru itu.

Sebagai partai pemenang di NTB Golkar memiliki kekuatan untuk menjadi patron politik. “Bahkan berpeluang memunculkan pasangan baru di Loteng bila Golkar menginginkan itu,” kata kandidat doktor Universitas Diponegoro itu. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/