alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

KPU Klaim Pencalonan Caleg Garuda Tidak Melanggar Administrasi

MATARAM-Bawaslu Mataram kembali menggelar sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran administrasi salah satu caleg Garuda, Jumat (22/2). ”Ini sidang ketiga. Sebelumnya kita sudah sidang pendahuluan dan sidang mendengarkan laporan pelapor,” ujar Ketua Bawaslu Mataram Hasan Basri.

Dalam sidang ketiga ini, Bawaslu Mataram memanggil KPU Mataram selaku terlapor untuk memberikan jawaban. Usai mendengarkan klarifikasi dari terlapor Bawaslu akan melakukan investigasi untuk menjadi bahan pada sidang ajudikasi selanjutnya. ”Dalam sidang, pihak terlapor meminta Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi pencoretan dari DCT, tapi nanti kita lihat hasil investigasi,” tandasnya.

Hasan menambahkan pekan depan Bawaslu akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembuktian sebelum sidang terakhir yakni kesimpulan. Dalam sidang pembuktian, pihaknya akan mendengar keterangan dari caleg bersangkutan yakni T (inisial) dan saksi ahli. Dia disinyalir bersangkutan masih bekerja sebagai pegawai di Bank BI saat mencalonkan diri.

Sementara itu, Komisioner KPU Mataram Divisi Hukum dan Pengawasan KPU I Ketut Swena menjelaskan seluruh persyaratan yang diajukan caleg bersangkutan sudah memenuhi ketentuan. Termasuk pengunduran diri dari BUMN. Namun diakuinya surat permohonan pengunduran diri yang diajukan masih dalam tahap pengurusan oleh manajemen BI NTB. ”Sesuai PKPU memang pegawai BUMN harus mundur dari jabatannya sebelum mencalonkan diri dalam pileg,” katanya.

Dalam pendaftaran diri sebagai caleg, yang bersangkutan sudah menyertakan surat permohonan pengunduran diri, namun memang masih dalam tahap proses. Pihaknya menilai surat permohonan yang masih proses itu sudah cukup jadi persyaratan untuk masuk dalam daftar calon tetap (DCT). ”Dengan adanya bukti ini kami berharap yang bersangkutan tetap bisa menjadi DCT,” pungkasnya. (puj/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks