alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Banyak Pejabat NTB Ikut Pilkada, Bawaslu : Mundur Dulu dari PNS!

MATARAM—Genderang Pilkada Serentak di Tujuh Kabupaten Kota di NTB menarik minat sejumlah pejabat yang berstatus PNS ikut bertarung. Bahkan sejumlah diantaranya telah menerima rekomendasi partai.

Seperti adik Gubernur NTB Dewi Noviany. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, BPKAD NTB itu  maju sebagai wakil bupati di Sumbawa.

Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Hj Putu Selly Andayani di Pilwali Mataram. PNS Pemprov lainnya adalah H Normal Suzana dan Saswadi.

Di Lombok Tengah muncul nama Sekda H Nursiah dan di Lombok Utara ada nama Sekda H Suardi  mendampingi petahana H Najmul Akhyar. Sejumlah figur PNS lainnya muncul di Pilgub dan Pilwali lainnya.

Namaun tak semua dari mereka telah mengajukan pengunduran diri. Padahal sesuai aturan semua PNS harus mundur jika ingin berlaga di Pilkada.

“Iya benar sudah permohonan pengunduran diri, masih berproses,” kata Kata Dewi Noviani, Rabu (24/6).

Novi akan mendampingi H Mahmud Abdullah di Pilbup Sumbawa. Pengunduran itu sebagai komitmen ASN tidak boleh ikut dalam politik praktis.

Permohonan mundur Novi telah diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Berkasnya diketahui masuk ke BKD NTB, Selasa 23 Juni 2020. “Iya benar,” kata Kepala BKD NTB Muhammad Nasir.

Namun status Novi sebagai ASN baru lepas setelah disetujui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Selanjutnya kami akan proses dari permohonan tersebut,” terangnya.

Selain Novi yang telah mengajukan berkas pengunduran diri yakni HL Normal Suzana. “Kemudian pak Lalu Saswadi sudah mengajukan pensiun dan SK pensiunnya sudah terbit sebulan lalu,” ulasnya.

Sementara, Hj Putu Selly Andayani belum mengajukan berkas pengunduran diri. “Belum ada,” terangnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB itu bahkan Selasa sore (23/6) diketahui mengikuti agenda politik. Bakal Calon Wali Kota Mataram itu hadir dalam silaturahmi yang digelar PDIP dan PKS Kota Mataram.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bawaslu NTB Suhardi, mengapresiasi mundurnya langkah para ASN yang mau menyebrang ke politik. “Oh ya tentu sangat kita apresiasi itu artinya fair,” katanya.

Pada prinsipnya penyelenggara menginginkan para peserta pemilu tidak hanya patuh secara prosedural. “Tetapi patuh juga secara etika,” tegasnya.

Selama ini, ASN berpolitik kerap berkilah belum daftar di KPU. Sehingga merasa belum melakukan aktivitas politik. “Padahal kalimat seperti itu seperti menganggap masyarkat bodoh, apa iya masyarakat tidak bisa membedakan antara aktivitas politik dengan bukan,” sindirnya.

Jika berniat ikut politik, sudah seharusnya ASN mengundurkan diri. Sekalipun tahapan pendaftaran belum dilalui. “Saya pikir etika harus dijunjung tinggi,” tegasnya.

Bawaslu NTB sudah berupaya menindak ASN nakal. Tidak hanya menegur tetapi merekomendasikan ke Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) agar disanksi. “Demokrasi ini tidak hanya sekadar kebenaran secara prosedural,” ujarnya.

Tetapi ada hukum positif berupa etika yang harus dipatuhi. Hukum itu terkait dengan etika ASN dan kepatuhannya melaksanakan tugas sebagai abdi negara. “Menghargai etika berarti menghargai hukum, siapa lagi yang akan kita patuhi kalau bukan hukum?,” singgungnya.

Dia berharap para ASN berpolitik patuh pada prosedur. “Jangan sampai nanti menyalahgunakan identitas dan jabatan meraih tujuan politiknya,” sindirnya.

Hanya ASN jujur pada dirinya dan masyarakat yang berani melakukan itu. “Yang gentle. Jangan cuma teori-teori, masyarakat sudah sangat pintar jangan anggap masyarakat bodoh,” tegasnya.

Suhardi juga meminta Pejabat Pembina Kepegawian (PPK) merespon dan menindak pegawainya yang nakal. Tidak malah melindungi bahkan memberi jabatan untuk mempermudah kerja politik.

Sementara untuk Selly yang diketahui hadir dalam kegiatan politik partai Bawaslu menyerahkan penindakan ke PPK dalam hal ini Gubernur NTB. “KASN juga sudah keluar rekomendasi ya tinggal bagaimana ketegasan PPK memberi sanksi,” pungkasnya.

Gubernur NTB Harus Tegas

Terkait hal ini Komisi I Bidang Hukum, Pemerintahan, dan HAM DPRD NTB Syrajuddin meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terutama dalam hal ini Gubernur lebih tegas menindak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur diminta tidak loyo dan tersandera secara politik. Jika rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah terbit, maka para ASN nakal harus disanksi tegas. “Kita sebagai penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan legislatif mendorong PPK memberikan pembinaan bahkan memberikan sanksi,” tegasnya.

Gagalnya calon pemimpin terlihat dari ketidakpatuhannya pada aturan. Bahkan terkesan mengakali aturan demi syahwat politik. Apalagi bila jelas-jelas sudah ikut dalam agenda politik partai. “Yang fatal memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik, kan itu jelas dia,” pungkasnya.(zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks